Suara.com - Presiden Joko Widodo menyetujui aspirasi tokoh Papua untuk membangun Istana di daerah tersebut pada tahun 2020.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pembangunan instana di Papua itu perlu kembali dipertimbangkan.
Menurutnya, pembangunan istana di Papua harus dikaji kembali, apakah memang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat di sana atau tidak.
"Menurut saya itu bukan solusi ya, tanyalah kepada masyarakat apa yang dibutuhkan memangnya masyarakat Papua butuh istana?" kata Fadli di DPR, Rabu (11/9/2019).
Fadli menyarankan, sebaiknya Jokowi menyerap dan melibatkan langsung masyarakat Papua mengenai apa yang menjadi keinginan mereka dalam meredam konflik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membangun Istana Kepresidenan di Papua pada tahun 2020. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespon aspirasi tokoh Papua saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Tak hanya itu, Jokowi menyetujui beberapa usulan diantaranya penempatan PNS di provinsi lain termasuk di eselon 1 dan dua, pemekaran provinsi di dua atau tiga wilayah dari lima wilayah yang diusulkan.
"Hari ini de facto sudah diserahkan. Ini saya bisik bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong ya, duitnya nggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," ujar Jokowi disambut tepuk tangan puluhan tokoh Papua yang hadir.
Awalnya Jokowi memastikan apakah lahan di Papua sudah tersedia untuk dibangun Istana Presiden di Papua.
Baca Juga: Dukung Jokowi Bangun Istana di Papua, Lenis Kogoya: Kan Bagian dari NKRI
"Mengenai Istana Presiden. Ini kan di sana yang sulit tanahnya, ini tanahnya tadi sudah disediakan benar? 10 hektare gratis? Gratis? Sepuluh hektare benar? Sudah ada? Oh punya pak Abisai Rollo," kata Jokowi.
