Usulan TNI/Polri Jadi Ortu Asuh Anak Papua, Kontras: Buka Luka Lama Timtim

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menganjurkan aparat TNI-Polri menjadi orang tua asuh bagi pelajar dan mahasiswa asal Papua.

Merespon anjuran Wiranto, Deputi Koordinasi Kontras Feri Kusuma mengingatkan praktik serupa di Timor Leste, namun tidak sesuai dengan harapan.

Feri menceritakan kondisi Timor Timur (kini Timor Leste) pada kurang lebih 20 tahun silam, saat anak-anak yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa di sana dibuai dengan hak asuh anak oleh aparat keamanan. Mereka dibawa pergi ke luar Timor Leste untuk kemudian dibesarkan aparat keamanan.

Bukannya mendatangkan kedamaian, justru kondisi mereka setelah menjadi anak asuh memprihatinkan.

Dari catatan yang dimiliki Asia Justice and Rights (AJAR), hampir 200 anak-anak Timor Leste mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan.

"Tapi yang terjadi kemudian mayoritas dari mereka tidak perlakukan secara tidak baik. Ada yang bahkan mereka berubah nama, berubah identitas, berubah agama dan tidak tahu lagi kampung halamannya," kata Feri saat dihubungi Suara.com, Rabu (11/9/2019).

Dengan demikian, anjuran yang disampaikan Wiranto justru dinilai Feri bukanlah sebuah solusi untuk permasalahan yang tengah terjadi di Papua saat ini.

Feri menerangkan bahwa persoalan yang membalut Bumi Cenderawasih itu yakni terkait dengan ketidakadilan dan juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Papua sebagai daerah khusus disebutkan Feri semestinya ada penanganan khusus pula.

"Kebebasan berekspresi harus diberikan untuk masyarakat Papua, perlindungan terhadap orang-orang Papua yang ada baik di Papua maupun di luar Papua harus menjadi prioritas itu solusi bagaimana untuk menarik simpatik orang Papua," ujarnya.

Selain itu, segala tindak kejahatan terhadap orang asli Papua juga mesti diproses secara hukum. Pasalnya selama ini, kepercayaan masyarakat Papua telah hilang terutama kepada mekanisme hukum yang dijalankan pemerintah.

"Harus dipahami oleh Wiranto bahwa hari ini masyarakat Papua itu tidak percaya lagi dengan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan juga terhadap pejabat-pejabat pemerintah Indonesia," tuturnya.

"Karena kenapa? Karena masalahnya selama ini hukum itu tidak benar-benar menjadikan perlindungan terhadap orang Papua. Justru yang terjadi ketidakadilan, nah, itu yang dialami oleh orang-orang yang di sana," tandasnya.

Untuk diketahui, Wiranto menganjurkan aparat TNI-Polri untuk menjadi orang tua asuh bagi pelajar dan mahasiswa asal Papua.

Wiranto menilai dengan menjadikan pelajar dan mahasiswa asal Papua sebagai anak asuh TNI-Polri akan memberikan dampak yang positif. Sebab, hubungan yang terjalin berdasar kekeluargaan.

"Kita anjurkan dari pejabat kepolisian, dari TNI, nanti punya anak asuh lah ya istilahnya, ikut mengawasi, ikut merawat, punya hubungan telpon dengan mereka. Sehingga, anak-anak, adik-adik kita merasa nyaman di mana pun mereka berada merasa menjadi keluarga besar, keluarga Indonesia, tidak terisolir," kata Wiranto saat jumpa pers di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).