Peneliti Ungkap Ada Peranan Cyber Troops Terkait RUU KPK

Bangun Santoso | Suara.com

Kamis, 19 September 2019 | 09:00 WIB
Peneliti Ungkap Ada Peranan Cyber Troops Terkait RUU KPK
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Suara.com - Salah satu peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ikut angkat bicara terkait polemik revisi Undang-undang KPK serta pemilihan pimpinan baru komisi antirasuah itu.

Melalui riset content analysis, Assosiate Researcher LP3ES Dr. Ismail Fahmi mengaitkan hal ini dengan fenomena cyber troops dan komputerisasi propaganda.

Kontroversi KPK semakin ramai dibicarakan sejak sepekan terakhir baik di media sosial seperti di Twitter, Facebook, media online dan lain-lain. Fenomena ini dikaji oleh Dr. Ismail Fahmi.

“Jadi ini ada dua pertanyaan yang ingin kita jawab lewat penelitian ini, pertama apakah ada yang namanya fenomena cyber troops dan komputerisasi propaganda?. Kedua apa yang mereka lakukan dalam memanipulasi opini publik terkait dengan KPK?," ujar Ismail Fahmi di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Ia menjelaskan, cyber troops adalah team yang ada di cyber atau internet yang digunakan oleh pemerintah militer atau partai politik dan propaganda yang sifatnya otomatisasi untuk membangun opini publik.

Di mana cyber troops juga dipakai saat kontestasi pemilu dan berfungsi mempengaruhi opini publik.

Menurut Fahmi, ada empat kelompok cyber troops yakni kelompok oposisi, kelompok yang pro pemerintah, information (media) dan public. Di sini peran media sangat lah penting dalam menyebar kan informasi.

"Satu hal yang saya garis bawahi adalah ketika ada masalah media punya peranan yang sangat penting karena dia berada di tengah dan dia bisa menyampaikan informasi entah benar entah salah itu akan dipakai oleh masing-masing kubu," kata Fahmi.

Mekanisme memanipulasi opini publik ini dilakukan melalui hastag, narasi dan pembuatan konten sepeti meme. Namun kejanggalan terasa ketika muncul tweet yang tidak normal dari sebuah akun yang mentweet beberapa tweet secara bersamaan yang dinilai kurang masuk akal.
Dari itu, Dr. Ismail Fahmi mengidentifiksi adanya tanda-tanda spam yang dilakukan oleh robot.

“Ini contohnya kalau dilihat dia melakukan tweet pada jam yang sama 18.59 bisa bikin beberapa tweet sekaligus. Gak mungkin kalau kita nulis, copas-copas juga gak mungkin, ini dilakukan oleh robot. Give away juga sama, jadi yang merespon give away bukan hanya orang tapi robot juga," Fahmi menjelaskan.

Ia juga menyebut, konten creation melalui meme tentang KPK yang beredar di sosial media juga sangat profesional dan terkoordinir.

Lalu soal penulisan narasi menurut Fahmi juga sangat efektif dalam membangun opini publik. Sebab narasi menjadi entri point, membuat distorsi informasi membangun ketidakyakinan kepada KPK.

"Kesimpulannya satu kata sama bahwa memang ada upaya penggunaan cyber troops dalam memanipulasi pemberitaan terkait KPK ini," imbuh Dr. Ismail Fahmi. (Shifa Audia)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ilmuwan: Polemik RUU KPK Harus jadi Catatan Bersama

Ilmuwan: Polemik RUU KPK Harus jadi Catatan Bersama

News | Kamis, 19 September 2019 | 04:00 WIB

Kawal Uji Materi UU KPK di MK, ICW: Perang Ini Belum Berakhir

Kawal Uji Materi UU KPK di MK, ICW: Perang Ini Belum Berakhir

News | Kamis, 19 September 2019 | 00:02 WIB

SP3 dan Ketua KPK Firli, Pakar Hukum: Satu Paket Penyelamat Koruptor

SP3 dan Ketua KPK Firli, Pakar Hukum: Satu Paket Penyelamat Koruptor

News | Rabu, 18 September 2019 | 22:38 WIB

KPK Pelajari Pasal 45 UU KPK Baru yang Berpotensi Sudutkan Novel Baswedan

KPK Pelajari Pasal 45 UU KPK Baru yang Berpotensi Sudutkan Novel Baswedan

News | Rabu, 18 September 2019 | 22:10 WIB

Revisi UU KPK Dinilai Hambat Investasi, Ekonom: Bakal Marak Hengki Pengki

Revisi UU KPK Dinilai Hambat Investasi, Ekonom: Bakal Marak Hengki Pengki

News | Rabu, 18 September 2019 | 22:00 WIB

Pegawai KPK Bakal Tunduk dengan Menpan RB, Pakar Hukum: Selesai!

Pegawai KPK Bakal Tunduk dengan Menpan RB, Pakar Hukum: Selesai!

News | Rabu, 18 September 2019 | 21:17 WIB

Wiranto Sebut Akan Ada Diklat Antara Penegak Hukum, Termasuk KPK

Wiranto Sebut Akan Ada Diklat Antara Penegak Hukum, Termasuk KPK

News | Rabu, 18 September 2019 | 21:02 WIB

Terkini

Bocoran Reshuffle Kabinet Merah Putih: Hasan Nasbi hingga Kadir Karding Bakal Dilantik Sore Ini?

Bocoran Reshuffle Kabinet Merah Putih: Hasan Nasbi hingga Kadir Karding Bakal Dilantik Sore Ini?

News | Senin, 27 April 2026 | 14:25 WIB

Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat

Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat

News | Senin, 27 April 2026 | 14:04 WIB

Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing

Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing

News | Senin, 27 April 2026 | 14:03 WIB

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda

News | Senin, 27 April 2026 | 13:56 WIB

Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai

Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai

News | Senin, 27 April 2026 | 13:54 WIB

Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat

Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat

News | Senin, 27 April 2026 | 13:48 WIB

Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan

Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan

News | Senin, 27 April 2026 | 13:44 WIB

Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi

Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi

News | Senin, 27 April 2026 | 13:41 WIB

Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Senin, 27 April 2026 | 13:40 WIB

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

News | Senin, 27 April 2026 | 13:37 WIB