Tolak Anggaran TGUPP Dinaikkan, PDIP Berencana Minta DKI Drop di Tahun 2020

Dwi Bowo Raharjo | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Jum'at, 04 Oktober 2019 | 18:35 WIB
Tolak Anggaran TGUPP Dinaikkan, PDIP Berencana Minta DKI Drop di Tahun 2020
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono. (Suara.com/Chyntia Sami)

Suara.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta, Gembong Warsono, menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak memiliki dampak yang signifikan bagi warga Jakarta. Untuk itu, fraksi PDIP bakal menolak kenaikan anggaran tim yang dibentuk khusus untuk membantu Gubernur Anies Baswedan.

"Maka jangankan dinaikan, justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mendrop anggaran TGUPP tahun 2020," ujar Gembong saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

Gembong menuturkan, kinerja TGUPP akan tetap bisa berjalan meskipun anggarannya diturunkan.

Ia kemudian mengusulkan agar angaran TGUPP berasal dari pendapatan Gubernur Anies, sehingga tidak membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Hal itu sebelumnya juga sudah diterapkan gubernur era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Ya sudah alokasi anggarannya tempelin saja dengan anggara Gubernur. Kan sederhana, sehingga tidak membebani APBD kita," jelasnya.

Lebih lanjut, nantinya bakal ada koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk penurunan anggaran. Selain itu ia juga ingin Bappeda memberikan pertanggunjawaban TGUPP kepada publik.

"Karena itu anggaran di Bappeda, maka sekarang yang kita minta ke Bappeda adalah pertanggungjawabannya," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DRPD Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkap adanya kenaikan untuk anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) milik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya anggarannya meningkat secara signifikan tiap tahunnya.

William mengaku sejak ditugaskan di Komisi A DPRD DKI bidang pemerintahan, ia memeriksa Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) DKI. Hasilnya ia menemukan nilai yang cukup besar untuk TGUPP.

Pada awal pembentukannya, TGUPP hanya memiliki anggaran Rp 1 miliar. Namun jumlah meningkat pada 2019 menjadi Rp 18,99 miliar dan akan meningkat pada 2020 menjadi Rp 26,5 miliar.

"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," ujar William di gedung DPRD DKI, Kamis (3/10/2019).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mahasiswa Al Azhar Korban Demo Terima Tawaran Anies Magang di Pemprov DKI

Mahasiswa Al Azhar Korban Demo Terima Tawaran Anies Magang di Pemprov DKI

News | Jum'at, 04 Oktober 2019 | 18:10 WIB

Perbaiki Atap Rumah Dinas Anies, Pemprov DKI Mau Anggarkan Rp 2 Miliar

Perbaiki Atap Rumah Dinas Anies, Pemprov DKI Mau Anggarkan Rp 2 Miliar

News | Jum'at, 04 Oktober 2019 | 17:40 WIB

Beredar Isu Barter Kasus Lewat Foto Novel dan Anies, KPK: Hoaks!

Beredar Isu Barter Kasus Lewat Foto Novel dan Anies, KPK: Hoaks!

News | Kamis, 03 Oktober 2019 | 22:28 WIB

Situasi Jakarta Belum Normal, Anies Urung Pergi ke Denmark

Situasi Jakarta Belum Normal, Anies Urung Pergi ke Denmark

News | Kamis, 03 Oktober 2019 | 22:16 WIB

Terkini

PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar

PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:34 WIB

Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat

Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:33 WIB

Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga

Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:29 WIB

Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional

Kemnaker Tandatangani MoU dengan Wadhwani dan Indosat: Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:22 WIB

Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?

Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:22 WIB

Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati

Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:07 WIB

PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai

PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 17:59 WIB

Kesaksian Warga soal Pengeroyokan Penjaga Warung di Kemayoran: Saya Anggota, Jangan Ikut Campur!

Kesaksian Warga soal Pengeroyokan Penjaga Warung di Kemayoran: Saya Anggota, Jangan Ikut Campur!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 17:49 WIB

Pakar UMY Desak Batas Peradilan Militer Dipertegas: Jangan Jadi Pengecualian Hukum

Pakar UMY Desak Batas Peradilan Militer Dipertegas: Jangan Jadi Pengecualian Hukum

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 17:46 WIB

BPS: Angka Pengangguran di Jakarta Capai 334 Ribu

BPS: Angka Pengangguran di Jakarta Capai 334 Ribu

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 17:38 WIB