Suara.com - Berbagai anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 kerap menuai kontroversi di tengah masyarakat. Karena itu fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta meminta agar informasi KUA-PPAS transparan.
Anggaran yang kerap dianggap kontroversi di antaranya adalah penggadaan antivirus, renovasi rumah Gubernur DKI, sanitasi, dan lainnya. Tanggapan atas berbagai program itu menuai pro dan kontra karena anggarannya dinilai terlalu besar.
Anggota DPRD dari fraksi PSI, William Aditya Sarana menganggap kontroversi itu adalah hal yang baik. Karena uang yang digunakan merupakan milik warga Jakarta dan harus dipertanggungjawabkan.
"Saya sangat senang dengan dialektika yang terjadi membahas APBD 2020 di masyarakat, kenapa? Karena ini bukan uang Anggota DPRD atau uang Gubernur DKI (Anies Baswedan)," ujar William dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2019).
Menurutnya, berbagai program kontroversial yang muncul ke publik itu baru sebagian dari keseluruhan kegiatan Pemprov yang bermasalah. Ia menganggap tiap anggaran harus dibahas satu persatu.
"Terdapat puluhan ribu kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan nilai anggaran hampir Rp 100 Trilliun," kata William.
Terlebih lagi, batas waktu untuk membahas APBD 2020 itu tinggal sedikit, sekitar satu sampai dua bulan lagi. Ia meragukan dengan sisa waktu yang ada APBD 2020 bisa dibahas keseluruhannya.
"Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum tahun 2019 berakhir," jelasnya.
Namun dengan pembahasan yang sudah mendesak, justru KUA-PPAS tidak bisa diakses lewat jaringan internet oleh masyarakat. Masyarakat Jakarta, kata William harus memiliki andil dalam mengawasi anggaran yang akan dikelola Anies Baswedan CS nantinya.
Baca Juga: Anggota DPRD DKI Jakarta yang Terhormat Terancam Tak Gajian 6 Bulan
"Saya mendorong agar pembahasan APBD 2020 segera dibahas dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat," pungkasnya.
