Anggota DPRD DKI Sering Telat Rapat, Uang Rakyat Hilang Rp 40 Juta Per Jam

Iwan Supriyatna
Anggota DPRD DKI Sering Telat Rapat, Uang Rakyat Hilang Rp 40 Juta Per Jam
Sidang paripurna DPRD DKI Jakarta membahas Raperda APBD 2018 sepi dan dibuka telat satu jam dari jadwal, Kamis (16/11/2017). [Suara.com/Dwi Bowo Rahardjo]

Melihat anggota DPR atau DPRD tertidur di ruang rapat kerap dijumpai baik di media massa maupun media sosial.

Suara.com - Melihat anggota DPR atau DPRD tertidur di ruang rapat kerap dijumpai baik di media massa maupun media sosial. Selain tertidur, anggota DPR atau DPRD juga kerap terlambat datang ke ruang rapat.

Selain rakyat yang merasa dongkol melihatnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, Anthony Winza juga mengutarakan kekesalannya pada rapat pembahasan persiapan paripurna terkait pelantikan pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta pada hari Senin (30/9/2019).

Pasalnya, rapat yang harusnya berjalan pukul satu siang harus molor hingga pukul dua karena keterlambatan seorang pimpinan rapat sekaligus ketua non-definitif DPRD DKI, Pantas Nainggolan.

Anthony menyayangkan kondisi tersebut dan menganggap raykat telah menderita kerugian besar akibat perilaku anggota dewan yang sering terlambat.

Kekesalannya tersebut ia ungkapkan dengan mengkalkulasikan secara rinci total kerugian dari uang rakyat yang telah dikeluarkan untuk membiayai gaji 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

"Hal tersebut dapat berdampak pada kerugian rakyat, sekitar 500 juta per 8 jam sehari, kurang lebih 40 juta perjamnya. Sangat disayangkan jika uang rakyat dihamburkan untuk tiap keterlambatan dalam rapat maupun keputusan,” ujar Anthony dalam keterangannya, Kamis (3/10/2019).

Seperti yang diketahui, rapat ini digelar dengan agenda persiapan paripurna terkait pelantikan pimpinan definitif DPRD DKI. Pembahasan ini bermuara dari persoalan dua partai yang belum memberikan nama untuk mengisi pimpinan definitif hingga memasuki awal tanggal bulan Oktober ini.

Wakil non-definitif DPRD DKI, M Syarif berpandangan bahwa hal ini berpotensi menghambat pembahasan APBD Tahun 2020, penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) dan pembahasan calon Wakil Gubernur.

Selaras dengan Syarif, Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad menilai keterlambatan dalam penyerahan nama-nama calon pimpinan definitif ini membuat kinerja dewan terhambat dan tidak efektif. Ia juga mendorong agar pelantikan dapat segera terlaksana di awal bulan ini.

“Jika dimungkinkan, hari Rabu kita umumkan sebelum pak Gubernur pergi ke Denmark, pada tanggal 10 Oktober 2019,” ujar Idris.

Rapat berakhir melalui keputusan bersama dengan memberikan tengat waktu untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan definitif pada hari Kamis, (3/10).

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS