REGIONAL:
Suara.com - Wacana pemerintah yang akan memberikan sanksi kepada penunggak iuran BPJS Kesehatan, berupa tidak bisa mengurus SIM, STNK, IMB dan sertipikat tanah dijelaskan mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.
Dia menjelaskan alasan pemerintah mewacanakan sanksi tersebut supaya peserta BPJS Kesehatan patuh membayar iuran.
"Supaya jangan sampai kemudian menggunakan fasilitas BPJS (Kesehatan) itu kalau tahu lagi sakit, dan tahu kalau mau berobat. Dan sebelum itu, satu bulan, dua bulan sebelumnya mendaftar tapi enggak mau bayar iuran lagi. Kan diperlukan komitmen untuk membayar iuran secara rutin," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan seperti dilansir Covesia.com-jaringan Suara.com, Jakarta pada Rabu (9/10/2019).
Selain itu, Puan juga memastikan penerima bantuan iuran (PBI) tidak akan terbebani keputusan kenaikan besaran iuran. Disebutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditetapkan agar para peserta bisa mencegah penyakit.
"Yang pasti kan PBI tetap ditanggung negara walaupun kenaikan sampai dua kali. Jadi peserta 96,8 juta itu kan tetap ditanggung negara, ditanggung pemerintah. Yang kelas I, kelas II ini kan kenaikannya sebagian besar dari mereka itu untuk bisa menjaga kesehatannya secara preventif," jelasnya.
Puan menyebut, hanya Pemerintah Indonesia yang menetapkan besaran iuran asuransi kesehatan sebelum ada kenaikan.
"Ya saya rasa di manapun, namanya fasilitas kesehatan itu nggak ada yang seperti kita lakukan waktu dulu, melihat iurannya," ucapnya.
TERPOPULER
