REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan tampak menolak memercayai hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait UU KPK yang baru dan Perppu KPK.
Dalam program Mata Najwa "Ragu-Ragu Perpu", Kamis (9/10/2019), di Trans7, dilaporkan bahwa hasil survei menunjukkan, 70,9 persen responden menilai, revisi UU KPK melemahkan KPK.
Selain itu, 76,3 persen responden menyetujui bahwa presiden harus mengeluarkan Perppu KPK. Pada grafik yang ditampilkan, disebutkan, responden yang dimaksud tahu soal demo mahasiswa dan tentangan mahasiswa terhadap UU KPK.
Namun, Arteria Dahlan menilai, perdebatan tentang perppu tak bisa dikaitkan dengan lembaga survei karena isu perppu bersifat konstitusional.
"Ini kan domainnya MK, jadi relevansinya adalah, tatkala mahkamah mengatakan, putusannya seperti apa, perppu-nya valid, legal atau tidak" kata Arteria Dahlan.
"Jadi anda mengartikan, ketika orang bilang 76 persen setuju presiden keluarkan perppu, 70 persen publik menganggap revisi Undang-Undang KPK melemahkan KPK, Anda memaknai itu sebagai?" tanya Najwa Shihab.
"Tepatnya saya menyatakan bahwa, dengan segala hormat saya dengan LSI, itu tidak bisa dijadikan acuan," jawabnya.
Ia menganggap, hasil survei tak bisa dijadikan kajian ilmiah untuk mempertimbangkan penerbitan perppu.
Najwa Shihab pun bertanya, "Jadi suara publik tidak usah dijadikan bahan pertimbangan?"
"Bukan seperti itu dong Na, ya," sahut Arteria Dahlan.
"Saya hanya mengulang apa yang Anda katakan," kata Najwa Shihab lagi.
Lalu Arteria Dahlan melanjutkan, "Tidak didasarkan pada survei. Karena apa? Presiden Jokowi adalah presiden bukan presiden hasil survei, bukan presiden survei. DPR RI bukanlah DPR survei."
Mendengar pernyataan itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, yang juga hadir di Mata Najwa, menanggapi Arteria Dahlan.
"Tidak ada, presiden harus mendengarkan lembaga survei, tidak ada. Lembaga survei itu..." katanya.
Arteria Dahlan kemudian menuding LSI memiliki maksud tendensius dengan menampilkan hasil surveinya.
"Tapi opini yang Anda bentuk tatkala Presiden ingin memutuskan menerbitkan perppu atau tidak, ini kan juga tendensius," tuduh Arteria Dahlan, yang dibantah Djayadi Hanan.
"Kita menangkap suara publik. Kita mencoba menangkap suara publik. Cara menangkap suara publik itu antara lain lewat survei. Nah soal pengambil kebijakan, mau mempertimbangkan atau tidak, itu soal lain, tetapi dalam negara demokrasi, salah satu yang dipertimbangkan adalah publik," balas Djayadi Hanan.
Lalu Arteria Dahlan melarang Djayadi Hanan berbicara soal demokrasi. Dia juga menanyakan metode yang dipakai LSI untuk melakukan survei.
"By phone-kah? Atau turun ke lapangan?" tanyanya.
"Anda mau diskusi metodologi sama saya?" tantang Djayadi Hanan.
"Iya dong. Anda jelasin. Jangan belagak intelek, jelasin dulu. Biasanya LSI turun ke lapangan, sekarang by phone. Saya ingin tanyakan, dari mana Anda tahu, orang itu mengetahui atau paham dengan muatan revisi?" tanya Arteria Hanan lagi, tak mau kalah.
Perdebatan antara keduanya pun mulai berlangsung seru, hingga Arteria Hanan mengaku kalau dirinya juga pernah menyewa lembaga survei.
Najwa Shihab juga ikut terlibat dalam perdebatan keduanya dan sambil bercanda meledek Arteria Hanan.
"Anda pernah survei?" tanya Djayadi Hanan.
"Ya pernahlah. Saya ini wakil rakyat. Ya dipilih pasti lewat survei, Pak," jawab Arteria Dahlan.
Najwa Shihab lalu menggoda, "Yang survei Anda sendiri?"
"Enggak, kita nyewa lembaga survei," aku Arteria Dahlan.
"Oh nyewa. Oh nyewa juga. Jadi bukan Anda sendiri?" kata Najwa Shihab, masih menggoda.
"Tapi kita paham," seru Arteria Hanan.
Sambil sedikit tertawa, Najwa Shihab pun berkata, "Oh iya, DPR kan paham segala hal, kita tahu."
TERPOPULER