Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum memublikasikan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya masih melakukan penyesuaian pemasukan dan pengeluaran. Anies bahkan menyebut terjadi perubahan pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2020.
Pemasukan yang sebelumnya sudah diperkirakan, kata Anies, mengalami perubahan saat penyusunan.
"Ketika kita menyusun untuk pertama kali sejak Bulan April, Mei itu kita memberikan masukan terjadi pergeseran," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019).
Perubahannya, jelas Anies, mencakup pajak pada Anggaran Pendapatan Nasional (APBN) maupun daerah. Karena itu, ia menyebut masih melakukan penyesuaian agar nantinya anggaran sesuai dengan besaran pemasukan.
"Karena itulah kita harus melakukan penyesuaian di sisi pengeluaran, jangan sampai rencananya telat jalan sementara pemasukannya tidak sebesar yang diduga," jelasnya.
Selain itu, penyusunan ini juga akan menentukan program-program prioritas yang harus dijalankan. Program utamanya ini harus matang dalam menyusun anggarannya.
"Program kualitas harus bisa jalan sehingga apapun kondisi perekonomian kita tidak terganggu," katanya.
Sebelumnya, berbagai anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS 2020 kerap menuai kontroversi di tengah masyarakat. Karena itu, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta meminta agar informasi KUA-PPAS transparan.
Baca Juga: KUA-PPAS 2020 Disebut Tidak Transparan, Anies: Itu Giring Opini, Gak Sehat
Anggaran yang kerap dianggap kontroversi di antaranya penggadaan antivirus, renovasi rumah Gubernur DKI, sanitasi, dan kenaikan anggaran untuk TGUPP. Tanggapan atas berbagai program itu menuai pro dan kontra karena anggarannya dinilai terlalu besar.
Namun, pemprov membantah belum melakukan publikasi. Bahkan, pemprov mengklaim sudah mengunggah dokumen KUA-PPAS 2020 di website bappeda.go.id.
Namun ketika diperiksa, hanya ada dokumen untuk tahun 2019 ke bawah. Sementara tahun 2020 belum tersedia.
