Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam tindakan ABC News yang menggunakan video dari lapangan tembak Kentucky dan mengklaimnya sebagai rekaman serangan bom Turki terhadap warga sipil Kurdi di Suriah.
"Sebuah skandal besar di @ABCNews. Mereka tertangkap menggunakan rekaman PALSU mengerikan tentang pemboman Turki di Suriah. Benar-benar memalukan," kata Trump melalui Twitter sebagaimana dilansir dari Kantor Berita Anadolu, Selasa (15/10/2019).
Kantor berita terkemuka AS ABC News menayangkan video tersebut pada akhir pekan, dengan mengatakan bahwa Militer Turki membom warga sipil Kurdi di kota perbatasan Suriah.
Pada kenyataannya, video tersebut merupakan rekaman demonstrasi senjata di sebuah lapangan tembak di West Point, Kentucky, Amerika Serikat.
"Besok mereka akan mengajukan pertanyaan ringan kepada putra Joe Biden, Hunter, seperti mengapa Ukraina & China membayar Anda jutaan padahal Anda tidak tahu apa-apa? [Apa itu] Imbalan?" tambah Trump.
"WOW! @ABCNews Menggunakan Video Lapangan Tembak 2017 dan Berbohong demi Menayangkannya sebagai bom Turki terhadap Kurdi di Suriah (VIDEO)," kata jurnalis Amerika Jim Hoft melalui Twitter.
Dalam video tersebut, bisa terlihat para penonton yang merekam dengan ponsel mereka.
Setelah menerima kritik keras, ABC News menayangkan koreksi pada Senin melalui akun World News Tonight dan mengatakan bahwa mereka telah menghapus video tersebut.
"ABC News menyesali kesalahan itu," tambahnya.
Baca Juga: Terkait Operasi Militer, Erdogan: Turki Tak Berniat Caplok Suriah
Turki meluncurkan Operasi Mata Air Perdamaian pada 9 Oktober untuk mengamankan perbatasannya dengan menghilangkan unsur-unsur teroris guna memastikan kembalinya pengungsi Suriah dengan aman dan integritas wilayah Suriah.
Menurut Turki, kelompok teroris PKK dan cabangnya YPG/PYD merupakan ancaman terbesar bagi masa depan Suriah, yang membahayakan integritas teritorial dan struktur kesatuan negara.
Dalam lebih dari 30 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa - bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak dan bayi.
