Pengamat: Jokowi Inginkan Koalisi Gemuk, Antisipasi Partai Membelot

Suara.com - Presiden Joko Widodo secara beruntun melangsungkan tiga pertemuan berbeda dengan ketua umum dari partai non-pendukung di Istana. Hal itu dinilai menjadi bagian dari manuver politik Jokowi demi menambah dukungan bagi koalisi pemerintah.

Jokowi belum lama ini menggelar pertemuan dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan terakhir Ketum PAN Zulikifli Hasan. Gerindra terlihat yang paling intens. Di mana Prabowo berlanjut safari pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol koalisi Jokowi.

Jayadi Hanan pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting mengatakan, atas dasar itu pula peluang Gerindra bergabung koalisi lebih besar dibanding Demokrat dan PAN.

“Jadi memang tiga partai ini Gerindra, Demokrat dan PAN memang masih ada peluangnya untuk masuk, cuma tampaknya yang paling intensif kan Gerindra tuh lobinya, sudah ketemu Megawati, Prabowo-nya sudah ketemu Jokowi, sekarang dia ketemu dengan partai-partai yang tampaknya tidak setuju Gerindra masuk,” kata Jayadi kepada Suara.com, Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, peluang partai-partai non-pendukung bergabung koalisi terbuka lebar karena dibarengi dengan keinginan Jokowi untuk membuat koalisi menjadi gemuk dengan tambahan dari partai non-pendukung. Meski saat ini sudah disokong oleh lima partai, PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP di parlemen, namun hal tersebut masih dirasa kurang.

Jayadi melihat ada hitung-hitungan tersendiri mengapa Jokowi ingin menambah satu atau dua partai bergabung dengan koalisi. Salah satu alasannya ialah untuk mem-backup sejumlah kebijakan ekskutif di parlemen bila ada partai di dalam koalisi yang membelot dari kebijakan Jokowi.

"Mungkin dia ingin jaga-jaga kalau kalau ada partai yang membelot salah satu, kalau cuma lima, kan kalau satu membelot tinggal empat. Tapi kalau partainya enam atau tujuh, kalau ada satu yang membelot misalnya kebijakan tertentu kan masih ada enam atau lima. Jadi itu salah satu cara mengamankan dukungan politik dari segi jumlah partai di DPR,” Jayadi menjelaskan.

Sebab bukan tidak mungkin ke depannya Jokowi bakal tersendat lantaran ketidaksetujuan partai koalisi di parlemen terhadap kebijakan yang bakal ia ambil. Untuk memuluskan kebijakan itu, tentunya Jokowi perlu suara mayoritas.

Partai anggota koalisi yang membelot dalam kebijakan tertentu kan biasa dalam sistem kita. Di zaman SBY, PKS suka beda dengan pemerintah padahal anggota koalisi.

"Di zaman Jokowi ini PAN kan sering beda dengan pemerintah meskipun anggota koalisi, kan kemungkinan itu pasti ada. Jadi untuk mencegah supaya kalau ada pembelotan dari partai dalam kebijakan tertentu itu,” kata Jayadi.

Ia kemudian menyebutkan sejumlah kebijakan ekskutif Jokowi yang memerlukan dukungan partai politik di legislatif. Misalnya soal pemindahan ibu kota, infrastruktur, utang luar negeri, pajak hingga APBN yang semuanya harus melalui persetujuan oleh DPR.

“Jadi itu logika politik ya mungkin dipakai mengapa ada upaya untuk menambah jumlah anggota koalisi Jokowi,” tandasnya.