Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan tidak ada petintah dari dirinya melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang. Sementara larangan diungkapkan kepolisian Indonesia.
Jokowi menyampaikan pelantikan dirinya dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 akan berlangsung dengan sederhana dan hikmat.
"Nggak ada (larangan)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai bertemu dengan 10 orang pimpinan MPR di Istana Merdeka.
"Tadi Napak Ketua MPR beserta seluruh pimpinan MPR menyampaikan undangan untuk pelantikan 20 Oktober mendatang, saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja tetapi juga tanpa mengurangi kehikmatan dan keagungan acara itu," kata Jokowi.
Kesepuluh pimpinan MPR tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar) bersama para wakil Ketua MPR: Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai Nasdem), Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), Syarif Hasan (Fraksi Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Arsul Sani (Fraksi PPP), dan Fadel Muhammad (DPD). Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Karena ini acara MPR, kami sangat berkepentingan bahwa acara ini berlangsung dengan hikmat tanpa gangguan apa pun. Makanya, kami imbau adik-adik mahasiswa, seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kehikmatan," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Bambang mengatakan bahwa kesuksesan acara pelantikan tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan ekonomi yang baik, lanjut dia, sama dengan membantu rakyat.
Menurut Bambang, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat juga telah mengonfirmasi kehadirannya dalam acara pelantikan tersebut. Ia menambahkan bahwa hampir seluruh negara ASEAN, negara tetangga confirm hadir, termasuk Perdana Menteri Australia.
"Mudah-mudahan kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, utusan khusus seluruh negara-negara maju, Cina mengutus wakil perdana menteri, beberapa negara konfirmasi. Akan tetapi, untuk pastinya silakan cek kepada Menteri Luar Negeri," kata Bambang.
Demi menjaga keamanan dan ketertiban acara serta banyaknya tamu negara yang hadir, kata dia, pengamanan acara akan diperketat.
"Pengamanan ketat pasti karena sesuai dengan protap yang dimiliki pihak keamanan, yaitu Polri maupun TNI, pengamanan tamu-tamu negara kita dijamin begitu menginjakkan kaki di Tanah Air kita dan kembali ke tanah mereka selamat," tegas Bambang.
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019—2024 akan dilakukan pada hari Minggu (20/10) pukul 14.30 WIB di Gedung MPR RI. Rencana pelantikan itu mundur dari jadwal semula yang akan dilakukan pukul 10.00 WIB dengan alasan memberikan waktu pada umat Kristiani serta umat agama lain agar bisa beribadah pada Minggu pagi. Selain itu, bagi masyarakat yang ingin berolahraga di car free day (CFD).
Polri pun bersiaga mengamankan jalannya pada pelantikan presiden dengan menyiagakan 27.000u personel gabungan TNI/Polri.
MPR pada hari Selasa (15/10) sudah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kapolri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Intelijen Nasional Zulkifli Lubis, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara guna memastikan seluruh persiapan. (Antara)
TERPOPULER
