Suara.com - Presiden Joko Widodo hingga kini belum juga menandatangani Revisi Undang Undang KPK yang telah disahkan DPR RI yang berarti RUU tersebut akan otomatis diundangkan menjadi lembar negara.
Pihak Istana bersikeras memilih jalur judicial review.
Hal itu diungkapkan oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin yang mengisyaratkan Jokowi belum berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk menggugurkan RUU KPK yang sudah disahkan DPR RI dan pemerintah.
"Setelah diundangkan, dikasih nomer, monggo berdebat, kita berbusa-busa di MK. kita latih orang untuk belajar," kata Ngabalin saat ditemui di Kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).
Menurut Ngabalin, hingga hari ini, Jokowi masih dengan posisi meyakini bahwa RUU KPK justru menguatkan bukan melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.
"Presiden punya komitmen untuk menguatkan KPK. caranya apa? memperbaiki Undang Undang KPK yang sudah 17 tahun, kenapa begitu? Karena korupsi adalah musuh negara, korupsi adalah musuh kita, korupsi menyengsarakan rakyat," jelasnya.
Diketahui, RUU KPK telah disetujui oleh pemerintah dan Komisi III DPR lalu disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 17 September 2019. Namun, Presiden Jokowi hingga kini belum menandatangani pengesahan RUU tersebut.
Sesuai Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU KPK akan terundangkan secara otomatis dalam waktu 30 hari sejak disahkan meski tanpa tanda tangan presiden.
Baca Juga: Seusai Dilantik, KPK Kembali Tagih Jokowi soal Perppu
