Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak melulu menempatkan figur berlatarbelakang militer untuk menempati posisi Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
KontraS menilai Menkopolhukam berlatar belakang militer akan menutup ruang untuk penyelesaian kasus pelangggaran HAM berat masa lalu.
Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma berpesan agar Jokowi memprioritaskan kalangan profesional untuk menempati kursi menteri yang strategis. Seperti, sosok Menkopolhukam yang diharapkan dapat diisi oleh kalangan profesional yang paham soal isu politik, hukum dan HAM serta bukan berasal dari unsur militer.
"Tentu kita berharap ke depannya pemerintah ini adalah yang mengerti persoalan dan mampu melaksanakannya. Kalau Kemenkopolhukam, tentunya yang mengerti tentang politik dan HAM, bukan yang dari unsur militer," kata Feri saat jumpa pers di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Feri menilai jika Menkopolhukam disisi oleh figur berlatarbelakang militer akan menutup ruang bagi penyelesaian kasus pelangggaran HAM berat masa lalu. Apalagi, figur tersebut merupakan militer yang pernah menjabat di rezim orde baru.
"Militer yang dari era orba, yang tentu dia punya catatan hubungan dengan para rezim terdahulu, dan ini akan menutup ruang terhadap penyelesaian kasus terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu," ujarnya.
Sebelumnya, KontraS juga meminta Jokowi tidak memilih Wiranto dan Prabowo Subianto untuk menempati jabatan menteri di kabinet jilid II. Sebab, mereka diduga terlibat dan bertanggungjawab atas pelangggaran HAM berat masa lalu.
Feri meyakini mayoritas masyarakat Indonesia yang memahami persoalan bangsa akan keberatan jika figur yang diduga terlibat dan bertanggung jawab atas pelangggaran HAM berat masa lalu tersebut dipilih menjadi menteri.
"Siapapun namanya, termasuk Pak Wiranto, tentu kita berharap tidak ada lagi nama-nama yang terlibat dalam kejahatan HAM, korupsi, dan sebagainya, dalam kabinet Pak Jokowi," kata Feri.
Baca Juga: KontraS Sebut Penerapan Hukuman Mati Hanya Ajang Politis dan Pencitraan
Selain Wiranto yang diduga melanggar HAM saat menjabat sebagai Panglima ABRI, KontraS pun meminta Jokowi untuk tidak memilih Prabowo sebagai menteri. Sebab, eks Danjen Kopassus tersebut diduga turut terlibat dalam pelangggaran HAM berat tragedi 1998, tatkala menjabat sebagai Pangkostrad.
"Jadi harus bersih, Pak jokowi benar-benar memperhitungkan persoalan ini, tidak menempatkan orang seperti Pak Wiranto dalam kabinetnya. Termasuk Pak Prabowo, dia bertangung jawab, terhadap kasus penghilangan orang secara paksa," tegasnya
