Suara.com - Diduga Terlibat Pelangggaran Berat, KontraS Minta Jokowi Tak Pilih Wiranto dan Prabowo Sebagai Menteri
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meminta Presiden Jokowi tidak memasukkan Wiranto dan Prabowo Subianto dalam menteri kabinet jilid II.
KontraS berharap, aktor-aktor yang diduga terlibat dan bertanggung jawab atas pelangggaran HAM berat masa lalu tidak dipilih Jokowi sebagai menteri.
Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meyakini, mayoritas masyarakat Indonesia yang memahami persoalan bangsa akan keberatan kalau figur yang diduga terlibat dan bertanggung jawab atas pelangggaran HAM berat masa lalu tersebut dipilih menjadi menteri.
"Siapa pun namanya, termasuk Pak Wiranto, tentu kami berharap tidak ada lagi nama-nama yang terlibat dalam kejahatan HAM, korupsi, dan sebagainya, dalam kabinet Pak Jokowi," kata Feri saat jumpa pers di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Selain Wiranto yang ketika diduga melanggar HAM saat menjabat sebagai Panglima ABRI, KontraS pun meminta Jokowi untuk tidak memilih Prabowo sebagai menteri.
Sebab, eks Danjen Kopassus tersebut diduga turut terlibat dalam pelangggaran HAM berat tragedi 1998, tatkala menjabat sebagai Pangkostrad.
"Jadi harus bersih, Pak jokowi benar-benar memperhitungkan persoalan ini, tidak menempatkan orang seperti Pak Wiranto dalam kabinetnya. Termasuk Pak Prabowo, dia bertangung jawab, terhadap kasus penghilangan orang secara paksa," tegasnya.
Untuk diketahui, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto digadang-gadang akan menjadi Menteri Pertahanan di kabinet jilid II Jokowi.
Prabowo sendiri baru saja tiba di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019) sore ini. Prabowo datang ke Istana di tengah Presiden Jokowi lagi sibuk bertemu dengan calon menteri.
TERPOPULER
