Jadi Korban Pemecatan, Fahri Hamzah Singgung Partai yang Ditolak Jokowi

Suara.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyinggung partai yang ingin merapat ke koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun mendapat penolakan.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah melalui jejaring Twitter pribadinya, Senin (22/10/2019).

Mulanya ia melempar tebak-tebakan kepada warganet tentang partai yang mendapat penolakan itu.

"Saya dengar ada partai yang mau masuk tapi ditolak...partai apakah itu?" tanya Fahri Hamzah.

Pria kelahiran 10 November 1971 itu lantas membuka kembali kenangan masa lalu ketika dirinya dipecat secara sepihak oleh partai tempat ia bergabung.

Partai itu disebut sempat mendekati presiden demi posisi di jajaran kabinet dengan cara menyingkirkan orang-orang yang vokal mengkritik pemerintah.

"Sekitar 4 tahun lalu ada partai mendekati presiden untuk masuk kabinet, lalu menganggap presiden mensyaratkan penyingkiran orang kritis. Jadilah aku korban...dipecat tanpa dasar..," imbuhnya.

Bagi Fahri, tindakan tersebut menunjukkan perilaku zalim yang dipelihara untuk memenuhi kepentingan elite.

Oleh sebab itu, ia menunjukkan perlawanan dengan segala bentuk penganiayaan yang menjadikan anggota partai hanya sebagai sesembahan untuk melayani elite.

"Saya ungkap kembali cerita sebab ini semua kemunafikan...kezaliman yang dipelihara untuk kepentingan elite...inilah yang saya lawan..penganiayaan yang disempurnakan dengan fitnah...kita jadi tidak ada gunanya untuk melayani elite partai...kita seperti sesembahan," kata Fahri Hamzah.

Lebih lanjut, Fahri menambahkan bahwa dirinya  sejatinya enggan mengungkit kenangan masa lalu tersebut.

Namun ia berpikir, publik harus mendapat pemahaman tentang fakta yang terjadi selain kedepannya ia mengingingkan reformasi di partai politik demi menciptakan demokrasi di Indonesia.

"Saya sebetulnya sudah tidak mau bicara banyak soal ini...tapi rasanya memang ada yang tetap harus dijernihkan...partai politik perlu reformasi...dan salah satu agenda paling penting ke depan adalah membangun parpol yang sehat...sehat untuk demokrasi dan sehat untuk rakyat...," pungkasnya.