Suara.com - Persaudaraan Alumni (PA) 212 sebagai salah satu kelompok yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden dalam Pilpres 2019, ikut memantau perkembangan politik tanah air. Kekinian Prabowo menyanggupi tawaran Menteri Bidang Pertahan dari Presiden Jokowi.
Terkait itu, PA 212 akan mengambil sikap. Meski demikian mereka mengaku masih menunggu kepastian Prabowo hingga nantinya benar dilantik menjadi Menhan.
“Tunggu kepastian saja nanti ya,” ujar Ketua PA 212 Slamet Maarif dihubungi Suara.com, Senin (21/10/2019).
Diketahui, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan RI. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana Merdeka, sore tadi.
"Saya sudah sampaikan keputusan kami, dari Partai Gerindra, apabila diminta, kami siap membantu. Hari ini resmi diminta, kami sanggupi membantu. Saya, beliau izinkan, menyampaikan saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelumnya, PA 212 menegaskan bahwa mereka masih menolak terpilihnya Jokowi-Maruf sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.
Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, pilihan untuk tidak menerima kekuasaan Jokowi itu didasari dengan keputusan atau hasil dari Ijtimak Ulama IV.
“PA 212 berpegang pada hasil Ijtima ulama 4 salah satu point utamanya, menolak kekuasaan yang dihasilkan dari kecurangan dan kedzolimam serta menjaga jarak dengan kekuasaan tersebut,” kata Slamet.
Baca Juga: Gelar Syukuran Pelantikan Jokowi-Maruf, PDIP Ajak Relawan Kawal Pemerintah
Terkait keputusan tersebut, Slamet berujar bahwa PA 212 tetap akan menjadi gerakan moral untuk melawan ketidakadilan dan kedzaliman terhadap kekuasaan siapapun.
Ia juga menegaskan bahwa PA 212 enggan melalukan rekonsiliasi terhadap kelompok yang ia sebut sebagai pengkriminalisasi ulama.
