Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian untuk menertibkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang saling tumpang tindih. Indonesia disebut terlalu banyak memiliki regulasi dan aturan.
"Sudah saya sampaikan berkali-kali, baik UU, perpres, permen, peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk di daerah. Mendagri tolong digaris bawahi, perda, pergub, perbup, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya," ujar Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana dengan topik 'Arahan Presiden Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020' di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta setiap kementerian segera mengumpulkan aturan dan regulasi-regulasi yang menghambat. Di mana nantinya Jokowi akan segera menggelar rapat dalam dua pekan ke depan.
"Tolong dilihat di setiap kementerian yang membuat bekerja, yang membuat menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. Nanti akan segera rapatkan dalam dua minggu lagi. Hal-hal yang mengahambat ingin kita hapuskan, sehingga kita bekerja cepat," tegas Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan bahwa lima tahun ke depan pemerintahannya ingin menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
"Goal besar setiap pekerjaan-pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Karena ini yang dibutuhkan yang diinginkan oleh masyarakat. Cipta lapangan kerja. Jangan sampai ada kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten kota, yang tidak mengerti masalah ini. Jadi setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja berikan ruang sebaik-baiknya. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," Jokowi menjelaskan.
TERPOPULER
