Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK membacakan dakwaan terhadap suami dari Wali Kota Tanggerang Airin Rachmi, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dalam perkara korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tanggerang Selatan tahun 2012. Dalam dakwaan itu, Mantan Gubernur Banten Rano Karno juga disebut ikut nikmati duit haram korupsi Wawan.
Jaksa KPK membacakan sidang tersebut yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di Jalan Bungur, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
"Yaitu (terdakwa) mengatur proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD dan APBD-P TA 2012," ungkap Jaksa KPK, Asri Irwan.
Jaksa KPK menyebut Wawan dalam korupsi alat kesehatan di dua perkara tersebut telah merugikan keuangan negara senilai Rp 94,3 miliar. Di mana Wawan turut memperkaya diri sendiri, orang lain dan koorporasi.
"Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang ssbagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum," tegas Jaksa KPK Asri
"Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," Asri menambahkan
Wawan dalam korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Kota Tanggerang Selatan tahun 2012, telah memperkaya dirinya mencapai Rp 7,9 miliar.
Selain itu pihak pihak lain yang diuntungkan menerima korupsi tersebut yakni pemilik PT Java Medica Yuni Astuti Rp 23,3 miliar, Kadis Kesehatan Kota Tangsel Dadang Rp 1,1 miliar, PPK Alkes Kota Tangsel Mamak Jamaksari Rp 37,5 juta, dan staf PT BPP Dadang Prijatna Rp 103 juta.
Sehingga, total kerugian negara yang telah dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait oe gadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Tanggerang Selatan mencapai total Rp 14.5 miliar.
Kemudian, Wawan dalam korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten tahun 2012, telah memperkaya dirinya mencapai Rp 50 Miliar.
Adapun pihak-pihak lain yang turut mendapatkan aliran uang korupsi alat kesehatan di RS Provinsi Banten yakni:
- Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Rp 3,8 miliar
- Yuni Astuti mencapai Rp 23 miliar; Djaja Budi Suhardja Rp 240 juta
- Ajat Drajat Ahmad Putra Rp 295 juta
- Mantan Gubernur Banten Rano Karno Rp 700 juta
- Jana Sunawati Rp 134 juta
- Yogi Adi Prabowo Rp 76,5 juta
- Tatan Supardi Rp 63 juta
- Sobran Rp 1 juta
- Aris Budiman Rp 1,5 juta
- Suherman Rp 15,5 juta
- Eki Jaki Nuriman Rp 20 juta
- Ferga Andriyana Rp 50 juta
- Abdul Rohman Rp 60 Juta.
"Dan terakhir fasilitas berlibur ke Beijing berikut uang saku untuk pejabat Dinkes Prov Banten, Tim Survey, Panitia Pengadaan dan panitia pemeriksaan hasil pekerjaan sebesar Rp 1,6 miliar," ujar Jaksa KPK merinci penerimaan pihak lain.
Sehingga total kerugian negara yang dihitung KPK untuk pengadaan alat kesehatan di RS Rujukan Provinsi Banten mencapai Rp 79,7 Miliar.
Atas Dakwaan tersebut Wawan telah melanggat pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
