Suara.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyambut baik rencana Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang bakal memasukkan soal antiradikalisme ke dalam seleksi CPNS 2019. Sebab CPNS harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas.
Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius mengatakan wacana tersebut merupakan suatu hal yang wajar sebagai upaya awal menyeleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terpapar paham radikalisme.
"Kan biasa ya. Maksudnya itu semacam screening, ya biasa. Pembekalan. Sampai sejauh mana sih tingkat pengetahuannya di bidang masalah dasar negara, ini kan dasar negara kalau kita ngomong Pancasila itu," kata Suhardi di Kantor BNPT, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).
Suhardi berharap peserta seleksi CPNS yang akan mulai diseleksi sejak 11 November 2019 itu harus paham betul mengenai wawasan kebangsaan dan Pancasila ketimbang budaya dan ideologi luar negeri.
"Jangan sampai nanti kita mengenal budaya asing tapi justru dasar negaranya enggak terlalu kenal, kan gitu contohnya. Sekarang anak-anak kita coba tanya, pahlawan-pahlawan provinsi, hapal enggak? Terus tanya yang kekinian kayak KPOP, wah tahu semua," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut akan ada soal-soal terkait antiradikalisme yang dimasukkan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Pada saat tes kebangsaan kami sudah memasukan keinginan untuk soal-soal seperti itu (antiradikalisme). TWK itu kisi-kisinya sangat terbatas. Ke depan akan ubah soal-soal TWK ini, soal tes radikalisme,” kata Bima di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Diketahui untuk seleksi CPNS 2019, total ada 197.111 formasi dari 68 Kementerian atau Lembaga dan 461 Pemerintah Daerah yang dibuka dalam seleksi CPNS tahun ini. Total formasi itu akan dibagi menjadi dua jenis kategori, yakni umum dan khusus.
Baca Juga: Densus 88 Sita Busur Panah Milik 3 Teroris Bekasi
