Istana Bantah Presiden Jokowi Bawa Indonesia ke Era Neo Orde Baru

Reza Gunadha | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Selasa, 05 November 2019 | 22:50 WIB
Istana Bantah Presiden Jokowi Bawa Indonesia ke Era Neo Orde Baru
Fadjroel Rachman (suara.com/Nikolaus Tolen)

Suara.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fajroel Rachman membantah Presiden Jokowi membawa Indonesia pada era yang disebut sejumlah pihak sebagai Neo Orde Baru.

Fajroel menegaskan, pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan pernah bergeser sedikit pun dari poisisi untuk membersihkan Indonesia dari tindakan-tindakan politik yang menyembalikan situasi seperti layaknya Orde Baru, yakni otoritarianisme.

"Jadi jangan pernah, tidak akan pernah pemerintah ini bergeser sedikit pun dari upaya-upaya membersihkan republik ini dari tindakan-tindakan politik," ujar Fajroel di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Fajroel menambahkan, pemerintah Jokowi adalah rezim yang mendukung penegakan hukum dan anti-korupsi.

Sebelumnya, Ketua Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengkritik Presiden Jokowi yang hingga kini belum menunjukkan sinyalemen menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang tentang Perubahan UU KPK.

Ia mengatakan, sikap Presiden Jokowi tersebut menunjukkan gelagat untuk mengembalikan Indonesia ke era anti-demokrasi atau Neo Orde Baru.

"Jadi menurut kami, tidak keluarnya Perppu KPK adalah sebuah lonceng kita masuk ke Neo Orde Baru," kata Asfinawati di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2019).

Asfinawati menjelaskan, sinyalemen tersebut sudah terlihat sejak Jokowi mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) nomor R-42/Pres/09/2019 kepada DPR terkait revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Dalam surat itu, Jokowi menugaskan Menteri Hukum dan Asasi Manusia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas Revisi UU KPK bersama DPR.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut tak baik kalau menerbitkan Perppu KPK dalam waktu dekat. Ini dikarenakan ada sejumlah pihak yang mengajukan gugatan atau proses uji materi di MK.

"Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan lain. Saya kira harus tahu sopan santun dalam bertatanegara," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Moeldoko Janjikan Kursi Staf KSP, Seknas Jokowi: Jangan Merasa Utang Budi

Moeldoko Janjikan Kursi Staf KSP, Seknas Jokowi: Jangan Merasa Utang Budi

News | Selasa, 05 November 2019 | 22:39 WIB

Kirim Dokter Spesialis ke Pelosok Disebut Kerja Paksa, Ini Respons Istana

Kirim Dokter Spesialis ke Pelosok Disebut Kerja Paksa, Ini Respons Istana

News | Selasa, 05 November 2019 | 21:23 WIB

Mahfud MD: Pemekaran Permintaan Rakyat Papua saat Ketemu Jokowi

Mahfud MD: Pemekaran Permintaan Rakyat Papua saat Ketemu Jokowi

News | Selasa, 05 November 2019 | 21:06 WIB

Jubir Jokowi Sebut Profesi Non Hukum Berpeluang Jabat Dewas KPK

Jubir Jokowi Sebut Profesi Non Hukum Berpeluang Jabat Dewas KPK

News | Selasa, 05 November 2019 | 19:44 WIB

Mahfud Klaim Tak Kirim Nama Calon Dewas KPK ke Jokowi

Mahfud Klaim Tak Kirim Nama Calon Dewas KPK ke Jokowi

News | Selasa, 05 November 2019 | 19:20 WIB

Sofyan Basir Divonis Bebas, Jokowi Hormati Putusan Hakim

Sofyan Basir Divonis Bebas, Jokowi Hormati Putusan Hakim

News | Selasa, 05 November 2019 | 18:35 WIB

Terkini

PP Muhammadiyah: Lebaran Beda Itu Biasa, Jangan Pertajam Perbedaan

PP Muhammadiyah: Lebaran Beda Itu Biasa, Jangan Pertajam Perbedaan

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 10:05 WIB

Khotbah Idulfitri Haedar Nashir: Peradaban Modern di Ambang Kehancuran Akibat Ulah 'Predator' Dunia

Khotbah Idulfitri Haedar Nashir: Peradaban Modern di Ambang Kehancuran Akibat Ulah 'Predator' Dunia

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 09:18 WIB

Ketua Umum PP Muhammadiyah Minta Tak Pertajam Perbedaan Idulfitri, Imbau Tokoh Agama Jaga Kesejukan

Ketua Umum PP Muhammadiyah Minta Tak Pertajam Perbedaan Idulfitri, Imbau Tokoh Agama Jaga Kesejukan

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 08:59 WIB

Respons Dinamika Timur Tengah, Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Penghematan Energi

Respons Dinamika Timur Tengah, Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Penghematan Energi

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 08:36 WIB

Prabowo Pangkas Anggaran 'Akal-akalan' Rp308 Triliun: Jika Tak Dipotong, Ini ke Arah Korupsi

Prabowo Pangkas Anggaran 'Akal-akalan' Rp308 Triliun: Jika Tak Dipotong, Ini ke Arah Korupsi

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 08:25 WIB

BNI Hadirkan Agen46 di Jalur Mudik, Permudah Transaksi  Pemudik

BNI Hadirkan Agen46 di Jalur Mudik, Permudah Transaksi Pemudik

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 08:20 WIB

Sentil Pejabat Daerah, Prabowo: Saya Presiden Pakai Mobil Rp1 Miliar, Gubernur Beli Rp8 Miliar

Sentil Pejabat Daerah, Prabowo: Saya Presiden Pakai Mobil Rp1 Miliar, Gubernur Beli Rp8 Miliar

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 08:18 WIB

Tak Penuhi Standar, Presiden Prabowo Tangguhkan 1.030 Dapur Makan Bergizi Gratis

Tak Penuhi Standar, Presiden Prabowo Tangguhkan 1.030 Dapur Makan Bergizi Gratis

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 07:59 WIB

Lepas 1.431 Pekerja Panasonic dalam Program Mudik, Menaker Minta Perusahaan Manusiakan Pekerjanya

Lepas 1.431 Pekerja Panasonic dalam Program Mudik, Menaker Minta Perusahaan Manusiakan Pekerjanya

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 07:58 WIB

Libur Panjang, Posko THR Kemnaker Tetap Siaga Tangani Aduan Pekerja

Libur Panjang, Posko THR Kemnaker Tetap Siaga Tangani Aduan Pekerja

News | Jum'at, 20 Maret 2026 | 07:57 WIB