Suara.com - Koordinator Koalisi Pejalan Kaki (KPK), Alfred Sitorus menyebut masih ada sekitar 30 Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang tidak layak di Jakarta.
Karena itu, KPK meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera merobohkan 30 JPO tersebut.
Alfred mengklaim temuan itu berdasarkan data yang diriset pihaknya. Namun ia tidak merinci lokasi dari 30 JPO itu.
"Di Jakarta kurang lebih 30 JPO yang perlu dirobohin," kata Alfred saat dikonfirmasi Kamis (7/11/2019).
Menurutnya, JPO tak layak itu jika dibiarkan hanya merugikan para pejalan kaki. Terlebih lagi pengguna pedesterian di Jakarta juga termasuk disabilitas hingga lansia.
"Menambah penderitaan pejalan kaki, kan pejalan kaki bukan yang kita sehat - sehat seperti ini kan, tapi yang berkebutuhan, itu seperti lansia, disabilitas lalu anak anak kecil yang baru ototnya tumbuh, nah itu yang harusnya dipikirkan," tuturnya.
Ia menjelaskan riset tersebut dilakukan dengan memeriksa langsung JPO yang ada di Jakarta. Total JPO yang diperiksa, kata Alfred, mencapai 300 unit.
"Kurang lebih ya ada 300 (JPO) keseluruhan nah jadi 300 itu dulu sempat kita lakukan observasi di lapangan bahwa kami menemukan banyak sekali yang tidak accesable," jelasnya.
Salah satu dari 30 JPO yang diminta untuk dirobohkan adalah yang atapnya di copot di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Ia meminta 30 JPO itu dirobohkan dan diganti dengan fasilitas penyeberangan lain.
Baca Juga: Kritik Anies, Koalisi Pejalan Kaki: Robohkan JPO Instagramlebel Sudirman!
"Nanti mau diganti dengan pelikan crossing, zebra cross atau JPO kembali yang penting yang tidak askes ini di robohin dulu," pungkasnya.
