Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut adanya desa fiktif yang meminta anggaran pemerintah pusat untuk sejumlah proyek pembangunan desa.
Polda Sulawesi Tenggara pun sudah mengungkap soal kasus desa fiktif yan terjadi di Kabupaten Konawe. Dari pengungkapan kasus ini, ada sebanyak 34 desa fiktif yang diduga telah merugikan keuangan negara lewat Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016-2018.
Menanggapi hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, dalam kurun waktu 2016 hingga 2018, tercatat sebanyak 212 kepala desa yang terjerat hukum lantaran diduga terlibat dalam praktik korupsi.
"Sudah saya sampaikan pada 2016 - 2017 ada 110 kepala desa. Tahun 2018 akhir kami catat sampai dengan Desember, itu ada sampai dengan 102 tersangka. Berarti sudah 212 kepala desa jadi tersangka dalam kurun waktu tiga terakhir," kata Peneliti ICW, Tama S. Langkun di Gedung Edukasi dan Antikorupsi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2019).
Menurutnya, lemahnya sistem pengawasan menjadikan para penyelenggara desa melakukan praktik kejahatan.
"Tentu kalau yang harus beratanggung jawab ya semuanya, karena ini kami bicara soal kebijakan, bicara soal sistem," ujar Tama.
Tama pun berharap untuk penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri lebih fokus mengawasi aliran dana desa agar tidak terjadinya penyimpangan. Fungsi pengawasan menjadi penting agar tidak adanya praktik korupsi.
"Untuk bicara soal pengawasan, gimana pengawasannya ? Dari mulai anggaran tersebut keluar dikucurkan sampai diterima, dan juga bagaimana anggaran itu dikelola," tutup Tama.
Baca Juga: ICW Desak MA Tolak 21 Permohonan PK Koruptor, KY: Silakan Laporkan
