Suara.com - Skuter listrik atau grabwheels menuai polemik karena terlibat sejumlah insiden. Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menganggap Pemprov DKI belum siap menerima kedatangan kendaraan ramah lingkungan itu.
Ketua fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono menyebut Pemprov DKI belum melakukan persiapan untuk menyambut grabwheels. Imbasnya, banyak kejadian seperti rusaknya fasilitas publik hingga memakan korban.
"Iya. Belum siap menerima perubahan-perubahan seperti itu, sehingga gagap dalam mengantisipasi," ujar Gembong saat dihubungi, Kamis (14/11/2019).
Salah satu ketidaksiapan Pemprov DKI, menurut Gembong adalah soal regulasi. Ia menganggap hal ini penting untuk memberikan batasan-batasan bagi masyarakat atau perusahaan penyedia dalam pengoperasian grabwheels.
"Harus segera ada alat yang bisa melandasi pemprov untuk bisa mengatur itu. Kalau keberadaan skuter itu merusak aset milik Pemprov DKI seperti JPO itu kan berarti ada penanganan khusus terkait keberadaan skuter," jelasnya.
Selain itu, menurutnya yang penting dilakukan oleh Pemprov DKI adalah pengawasan. Dengan pengawasan yang baik, masyarakat bisa tersadarkan kegunaan fasilitas umum dan tidak lagi melanggar.
"Pemakaian di luar itu berarti kan ada penyalahgunaan fasilitas yang ada. Nah kenapa terjadi? Ini soal pengawasannya. Pengawasan kita berarti kurang ketat untuk penyelamatkan aset yg dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.
Grabwheels yang tengah diminati masyarakat ini kerap melintasi pusat Kota Jakarta. Penggunanya juga beragam, mulai anak-anak, remaja hingga dewasa.
Namun belakangan kendaraan ini menjadi sorotan karena beberapa orang tertangkap menggunakan alat ini di JPO. Akibatnya, 62 panel di tiga JPO rusak.
Selain itu, dua orang tewas ditabrak mobil sedan saat mengendarai grabwheels pada pukul 03.45 WIB, Minggu (14/11/2019). Meski pelaku penabrakan telah ditetapkan sebagai tersangka, banyak juga pihak yang menyoroti soal regulasi grabwheels sebagai salah satu faktornya.
TERPOPULER
