Suara.com - Komnas HAM bekerja sama dengan pemerintah dan segenap lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menggelar Festival HAM di Jember, Jawa Timur pada 19-21 November 2019. Tujuan diadakannnya acara tersebut ialah untuk menyadarkan pemerintah daerah agar selalu sadar akan pentingnya standar hak asasi manusia dalam setiap menjalankan pembangunan.
Tema yang dipilih dari Festival HAM tersebut yakni "Pembangunan Daerah Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial dengan Pendekatan Budaya". Dari catatan Komnas HAM, pemerintah daerah menduduki peringkat ketiga sebagai pihak yang paling sering dilaporkan karena dianggap abai terhadap HAM.
"Ini menunjukkan concern kita bagaimana pentingnya peran pemerintah daerah dalam memajukan hak asasi manusia di Indoneisa," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).
Dalam kesempatan yang sama Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menjelaskan acara tersebut bukan berarti diadakan seperti festival dalam artian yang sesungguhnya. Dalam acara Festival HAM 2019 justru menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah bisa belajar bagaimana untuk menjalankan pembangunan sembari mengingat adanya standar HAM yang mesti selalu dipegang.
Ia mengatakan bahwa maksud dari pembahasan HAM dalam acara tersebut sangatlah luas, bukan hanya soal pelanggaran HAM tetapi juga edukasi bagaimana bisa melindungi HAM.
"Bangsa kita ini ketika dia melakukan pembangunannya terus kadang-kadang para pengambil kebijakan di nasional maupun di daerah itu lupa ada standar hak asasi manusia," ujar Ahmad.
"(Misal) bikin gedung 10 tingkat lupa dia bahwa ada kaum disabilitas yang nggak bisa mengakses," sambungnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Infid, Sugeng Bahagijo menerangkan bahwa akan ada banyak mitra Komnas HAM, Infid bahkan Pemda Jember yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Tidak lupa perwakilan dari internasional pun akan hadir dan membagikan pengalamannya soal dunia HAM di negaranya masing-masing. Ia menyebut akan ada perwakilan dari Korea Selatan, Belanda hingga dari asosiasi kabupaten kota sedunia.
"Jadi knowledge, pengalaman, problem solving, solusi itu tidak harus selalu dari Utara ke Selatan tapi juga dari Selatan ke Utara," tuturnya.
Baca Juga: Komnas HAM Minta Polri Umumkan Polisi Represif saat Kerusuhan 22 Mei
Dalam acara tersebut juga nantinya banyak mitra yang akan berkontribusi memberikan semacam klinik bagi pelajar dan mahasiswa mencari ilmu dan pengetahuannya.
"Jadi akan ada klinik-klinik praktikal yang langsung diterima mahasiswa pelajar di kota Jember," tuturnya.
"Akan ada sharing maupun temuan-temuan riset dari berbagai pihak dari Komnas dari Infid intinya mengenai tren maupun pola-pola intoleransi yang terjadi di Indonesia," tandasnya.
