Komnas HAM Ungkap Ada Pemda Bangun Gedung, Lupa Hak Disabilitas

Pebriansyah Ariefana, Ria Rizki Nirmala Sari

Kamis, 14 November 2019 | 13:33 WIB
Komnas HAM Ungkap Ada Pemda Bangun Gedung, Lupa Hak Disabilitas
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM. (Suara.com/Ria Rizki)

Suara.com - Komnas HAM bekerja sama dengan pemerintah dan segenap lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menggelar Festival HAM di Jember, Jawa Timur pada 19-21 November 2019. Tujuan diadakannnya acara tersebut ialah untuk menyadarkan pemerintah daerah agar selalu sadar akan pentingnya standar hak asasi manusia dalam setiap menjalankan pembangunan.

Tema yang dipilih dari Festival HAM tersebut yakni "Pembangunan Daerah Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial dengan Pendekatan Budaya". Dari catatan Komnas HAM, pemerintah daerah menduduki peringkat ketiga sebagai pihak yang paling sering dilaporkan karena dianggap abai terhadap HAM.

"Ini menunjukkan concern kita bagaimana pentingnya peran pemerintah daerah dalam memajukan hak asasi manusia di Indoneisa," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menjelaskan acara tersebut bukan berarti diadakan seperti festival dalam artian yang sesungguhnya. Dalam acara Festival HAM 2019 justru menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah bisa belajar bagaimana untuk menjalankan pembangunan sembari mengingat adanya standar HAM yang mesti selalu dipegang.

Ia mengatakan bahwa maksud dari pembahasan HAM dalam acara tersebut sangatlah luas, bukan hanya soal pelanggaran HAM tetapi juga edukasi bagaimana bisa melindungi HAM.

"Bangsa kita ini ketika dia melakukan pembangunannya terus kadang-kadang para pengambil kebijakan di nasional maupun di daerah itu lupa ada standar hak asasi manusia," ujar Ahmad.

"(Misal) bikin gedung 10 tingkat lupa dia bahwa ada kaum disabilitas yang nggak bisa mengakses," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Infid, Sugeng Bahagijo menerangkan bahwa akan ada banyak mitra Komnas HAM, Infid bahkan Pemda Jember yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Tidak lupa perwakilan dari internasional pun akan hadir dan membagikan pengalamannya soal dunia HAM di negaranya masing-masing. Ia menyebut akan ada perwakilan dari Korea Selatan, Belanda hingga dari asosiasi kabupaten kota sedunia.

"Jadi knowledge, pengalaman, problem solving, solusi itu tidak harus selalu dari Utara ke Selatan tapi juga dari Selatan ke Utara," tuturnya.

baca juga

Dalam acara tersebut juga nantinya banyak mitra yang akan berkontribusi memberikan semacam klinik bagi pelajar dan mahasiswa mencari ilmu dan pengetahuannya.

"Jadi akan ada klinik-klinik praktikal yang langsung diterima mahasiswa pelajar di kota Jember," tuturnya.

"Akan ada sharing maupun temuan-temuan riset dari berbagai pihak dari Komnas dari Infid intinya mengenai tren maupun pola-pola intoleransi yang terjadi di Indonesia," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Enam Polisi Hanya Jalani Sidang Etik, Amnesty dan KontraS: Polri Gagal

Enam Polisi Hanya Jalani Sidang Etik, Amnesty dan KontraS: Polri Gagal

News | Jum'at, 01 November 2019 | 22:47 WIB

Jokowi Diminta Waspada Pilkada Serentak, Kerusuhan 22 Mei Bisa Terulang

Jokowi Diminta Waspada Pilkada Serentak, Kerusuhan 22 Mei Bisa Terulang

News | Selasa, 29 Oktober 2019 | 11:47 WIB

Komnas HAM Minta Polri Umumkan Polisi Represif saat Kerusuhan 22 Mei

Komnas HAM Minta Polri Umumkan Polisi Represif saat Kerusuhan 22 Mei

News | Selasa, 29 Oktober 2019 | 11:43 WIB

Komnas HAM Bentuk TPF Penembahan Mahasiswa Kendari

Komnas HAM Bentuk TPF Penembahan Mahasiswa Kendari

News | Selasa, 29 Oktober 2019 | 11:34 WIB

Terkini

4 Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Banding, Amnesty Khawatir Barang Bukti Dimusnahkan

4 Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Banding, Amnesty Khawatir Barang Bukti Dimusnahkan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:18 WIB

KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi ITDC di Proyek Mandalika

KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi ITDC di Proyek Mandalika

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:14 WIB

Kasus Ijazah Jokowi: Mengapa Roy Suryo dan dr Tifa Tak Pilih Damai?

Kasus Ijazah Jokowi: Mengapa Roy Suryo dan dr Tifa Tak Pilih Damai?

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:13 WIB

DPRD DKI Fokuskan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Publik

DPRD DKI Fokuskan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Publik

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:10 WIB

Antrean 1.000 Pencari Kerja di Malaysia Jadi Alarm, Indonesia Terancam Hadapi Situasi Serupa!

Antrean 1.000 Pencari Kerja di Malaysia Jadi Alarm, Indonesia Terancam Hadapi Situasi Serupa!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 18:02 WIB

Revisi Aturan Outsourcing, Wamenaker Jamin Tak Ganggu Iklim Investasi

Revisi Aturan Outsourcing, Wamenaker Jamin Tak Ganggu Iklim Investasi

News | Senin, 22 Juni 2026 | 17:53 WIB

Mahasiswa Kembali Geruduk DPR, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih

Mahasiswa Kembali Geruduk DPR, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih

News | Senin, 22 Juni 2026 | 17:41 WIB

Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!

Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 17:41 WIB

Dari Ulat di Sayuran hingga Korupsi, Warga Ini Tetap Kukuh MBG Harus Jalan

Dari Ulat di Sayuran hingga Korupsi, Warga Ini Tetap Kukuh MBG Harus Jalan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 17:34 WIB

Respons PDIP, Waketum PKB Tegaskan Istilah Partai Penyeimbang Tak Dikenal Dalam Konstitusi

Respons PDIP, Waketum PKB Tegaskan Istilah Partai Penyeimbang Tak Dikenal Dalam Konstitusi

News | Senin, 22 Juni 2026 | 17:27 WIB