Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius mengungkapkan paham radikalisme tidak hanya berada di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Suhardi paham radikalisme tersebut bahkan telah masuk ke institusi Polri.
Hal itu dikatakan Suhardi seusai menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).
Suhardi mengatakan radikalisme telah menyebar ke beberapa kementerian dan lembaga hanya dengan intensitas yang berbeda-beda.
"Sekarang gini, jangankan BUMN semuanya ada kok. Polisi saja ada kok Polwan, saya ngomong sama Polri. Tapi tebal-tipis, sedikit-banyaknya kan masih beda-beda. Tapi sudah di mana saja," kata Suhardi.
Suhardi mengaku pihaknya telah memetakan terkait lingkungan mana saja yang telah terpapar paham radikalisme. Hanya, Suhardi enggan merincinya.
"Semua kami punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang enggak ada jurnalis, mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu. Semuanya tugas kami mereduksi supaya menjadi aman kemudian punya wawasan kebangsaan jati diri," ujarnya.
Suhardi mengaku dalam kesempatan itu menemui Mahfud guna melaporkan situasi dan kondisi terkini.
"Ya saya melapor, kan saya di bawah koordinasi beliau. Saya melaporkan situasi dan sebagainya, itu kewajiban saya," tandasnya.
Sebelumnya, Dentasem Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap terduga teroris yang diketahui merupakan karyawan PT Krakatau Steel. Seorang karyawan BUMN itu ditangkap bersama tiga terduga teroris lainnya pada Rabu (13/11) lalu.
Baca Juga: Balas Dendam Tragedi Sibolga, Polrestabes Medan jadi Target Bom Teroris
Menteri BUMN Erick Thohir sendiri menyatakan bakal memecat karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang ditangkap Densus 88 Antiteror jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme.
"Apabila secara hukum, yang bersangkutan terbukti bagian dari aksi teror maka serta merta orang tersebut bukan lagi menjadi bagian dari Kementerian BUMN, hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini," kata Erick dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (15/11/2019).
