Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dianggap publik sebagai sosok yang paling tidak cocok dengan pos kementeriannya dalam Kabinet Indonesia Maju. Nama Tito Karnavian juga dianggap tidak cocok dengan tugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Hal itu didapatkan dari survei yang dilakukan lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) dengan melibatkan 800 responden. Sebanyak 15,2 persen responden merasa kalau Luhut tidak sesuai dengan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menko Kemaritiman. Dilanjut dengan Tito yang dipilih 14,7 persen responden karena juga dianggap tidak cocok menjadi Mendagri.
Kemudian ada nama Johnny G. Plate yang dipilih 12 persen responden dianggap tidak cocok menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Justru yang mengagetkan ialah nama Nadiem Makarim. Kalau dari segi popularitas, nama Nadiem cukup merebut perhatian publik karena sebanyak 5,9 persen responden memilih nama Nadiem sebagai menteri yang paling dikenal.
Akan tetapi, Nadiem dianggap tidak cocok oleh 8,2 persen dengan tugasnya yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
"Nadiem Makarim adalah tokoh disukai yang dianggap tidak sesuai dengan kementerian," kata Direktur IPO Dedi Kurnia Syah Putra dalam diskusi bertajuk Efek Milenial di Lingkaran Istana di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga dinilai oleh 9,6 persen responden tidak cocok dengan tugasnya. Disusul oleh Yasonna Laoly yang dianggap 9,3 persen responden tidak cocok menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Berikut nama menteri lainnya yang dianggap responden tidak cocok dengan pos kementeriannya:
- Menteri Desa Abdul Halim Iskandar : 8,4 persen
- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi : 0,9 persen
- Menteri Perindustrian : 0,9 persen
- Lainnya : 5,5 persen
Survei tersebut dilakukan dengan metode purpose sampling, margin of error 4,5 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Baca Juga: Bantah Luhut, Hyundai: Belum Ada Keputusan Bangun Pabrik di Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) pun membela sosok Tito yang dianggap responden tidak cocok dengan tugasnya sebagai Mendagri.
Awiek berpendapat bahwa publik masih berpikir kalau Tito ialah seorang Kapolri tugasnya berbeda dengan seorang mendagri. Padahal menurut ia, tugasnya Tito sebagai Kapolri dan Mendagri itu masih sama.
"Cuman bedanya dia (Kapolri) memiliki kesatuan kalau Mendagri membawahi pemerintahan daerah tapi dua-duanya sama," ujar Awiek.
