Suara.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat meraih predikat Provinsi Informatif, berdasarkan hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019.
Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Sementara itu Emil, demikian Ridwan Kamil disapa, mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa Pemda Provinsi Jabar berkomitmen dalam memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan.
"Hari ini, Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) RI sebagai provinsi yang informatif. Kategorinya ada informatif, menuju informatif. Kemudian, berkomitmen, cukup informatif, dan kurang informatif," kata Emil.
"Kita mendapatkan yang tertinggi, menandakan komitmen kita dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu sudah maksimal sesuai dengan perundang-undangan," lanjutnya.
Prestasi tersebut, kata Emil, akan dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Terlebih di era digital, transparansi dan kemudahan akses masyarakat terhadap sebuah informasi harus menjadi atensi.
"Kalau era digital, masalah gaya dalam metransparansikan. Transparansi bisa dengan membaca buku, mengirim surat, tapi zaman sekarang bisa semudah mengakses semuanya via digital," katanya.
"Digitalisasi adalah caranya. Tapi mendapatkan status terbaik Provinsi Terinformatif itu menunjukkan kita taat hukum," tambahnya.
Sementara itu, Ma'ruf menilai, ada sejumlah tantangan yang dihadapi untuk dapat menjadi badan publik terbuka, transparan, dan dipercaya masyarakat, yaitu kualitas konten informasi, konsistensi dalam menghadirkan inovasi, dan perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara interaksi dan akses masyarakat terhadap informasi.
"Kemudahan mengakses informasi tidak serta merta meningkatkan literasi informasi masyarakat. Bahkan kecenderungannya, semakin singkat waktu yang digunakan masyarakat untuk mengevaluasi informasi, baik dari segi relevansi, akurasi, maupun sumber informasi," kata Ma'ruf dalam sambutannya.
"Untuk itu, saya minta kepada para pimpinan badan publik untuk meningkatkan kualitas konten informasi yang disampaikan, karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar. Badan publik harus mampu menjadi rujukan pertama masyarakat dalam mendapatkan informasi, sekaligus menjadi ujung tombak penangkal hoaks, baik misinformasi ataupun disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat," imbuhnya.
Ada tiga tahap pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019, yakni sosialisasi, pengisian kuisioner, dan presentasi. Sosialisasi berlangsung pada 20-21 Agustus 2019, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Pengisian kuisioner digelar pada 27 Agustus-30 September 2019. Pengisian kuisioner Monev KIP dilakukan secara online via e monev.komisiinformasi.go.id. Ada empat indikator dalam pengisian kuisioner, yaitu pengembangan sebsite, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.
Dalam pengisian kuisioner, badan publik wajib melampirkan dokumen dan bukti pendukung untuk setiap komponen pertanyaan, dan Pemda Provinsi Jabar berhasih memenuhi seluruh dokumen atau bukti pendukung kuisioner.
"Terpenuhinya data dukung kuesioner merupakan upaya semua pihak, maka kami mengapresiasi Perangkat Daerah yang secara aktif membantu memenuhi kuesioner Monev ini," ucap Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jabar, yang juga Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Jabar, Hermansyah.
TERPOPULER
