Mensos Minta Riset terkait Program Pemberdayaan Sosial Diperkuat
Riset dan kebijakan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara memastikan, kebijakan dan program di Kementerian Sosial (Kemensos) sudah banyak yang berbasis riset. Selain terkait social protection, Mensos minta badan litbang Kemensos untuk memperkuat riset terkait social empowernment .
"Sudah banyak kebijakan yang diambil Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berdasarkan riset. Tidak asal. Penelitian juga digunakan dalam konteks evaluasi terhadap program, apakah sudah tepat sasaran," kata Juliari, usai menghadiri dan membuka workshop internasional tentang riset dan kebijakan, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Ke depan, Mensos minta agar lebih banyak lagi riset yang digunakan sebagai basis dari program di Kemensos. Mensos mendorong, agar riset tidak hanya untuk program yang terkait social protection, namun juga social empowernment (pemberdayaan sosial).
Kepada Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial (BP3S), Syahabuddin, Juliari minta agar dilakukan kajian terkait pemberdayaan sosial tersebut.
"Bapak Kabadan, ke depan kita harus lebih banyak riset terkait dengan pemberdayaan sosial," pintanya.
Dalam paparannya lebih lanjut, Mensos menjelaskan, riset dan kebijakan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
"Melalui riset yang terstruktur, maka bisa diperoleh data, dan informasi, serta pengetahuan tentang permasalahan, tantangan dan peluang serta potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial," kata Juliari lagi
"Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun dengan kebijakan berkualitas adalah kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan efektif dan rasional. Selain itu juga memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang semakin kompleks," katanya.
Mensos menekankan, pelaksanaan program perlindungan sosial tidak diarahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar.
"Namun juga untuk memperkuat pemberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai goncangan, dan dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi," katanya.
Oleh karena itu, riset menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program.
"Riset menjadi alat dalam membantu pengambilan keputusan tentang apa yang perlu atau tidak perlu dilakukan," tambahnya.
Pada kesempatan sama, Syahabuddin menjelaskan, BP3S melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) sedang meretas kerja sama bidang riset dan pengembangan kebijakan, serta peningkapatan kapasitas SDM dengan Universitas South Australia.
"Nota kerja sama sedang dibahas kedua pihak. Penyelenggaraan workshop ini merupakan bagian dari rencana kerjasama tersebut," kata Syahabuddin.
Tema workshop "Towards Qualified Social Welfare Policy Based On Research", mencerminkan tekad Kemensos mendorong kebijakan yang semakin berkualitas.
"Kebijakan yang semakin berkualitas terkait kesejahteran sosial harus didukung oleh bukti yang didapat dari penelitian yang terstruktur," kata Syahabuddin.
Sejauh ini, Puslitbang Kesos telah melakukan berbagai kajian dan penelitian kesejahteraan sosial yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program kesos.
Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rencana Strategis Kementerian Sosial, hingga Kebijakan Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia 2020-2024.
Hadir mendampingi Juliari, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin, pejabat Eselon II, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial. Workshop menghadirkan narasumber baik dari dalam maupun luar negeri. (*)
