Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar menindaklanjuti soal temuan transaksi keuangan kepala daerah yang mengalir ke rekening kasino di luar negeri dengan melapor kepada instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang kami harapkan dari PPATK kalau kemudian ada kasus per kasus tolong lapor ke kejaksaan, kepolisian, KPK atau pihak hukum yang bisa tindaklanjuti temuan tersebut," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Menurut dia, pelaporan kepada pihak berwenang lebih baik ketimbang PPATK hanya melempar temuan tersebut ke publik. Puan bahkan mengharapkan agar PPATK tidak sampai mempublikasikan temuannya ke publik.
"Alangkah baiknya kalau hal-hal itu tak langsung dipublikasikan ke publik karena menimbulkan simpang siur atau praduga bersalah pada yang bersangkutan. Jadi sampaikan ke penegak hukum," ujar Puan.
Harapan Puan untuk tidak ingin PPATK mempublikasikan kepada publik itu bertentangan dengan apa yang diinginkan Komisi II DPR RI.
Melalui Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa, DPR meminta agar PPATK dapat membeberkan siapa saja nama kepala daerah yang masuk dalam daftar temuannya.
"Pertama ya, kalau memang itu serius terjadi dan dari PPATK itu benar-benar akurat, bisa dipertanggungjawabkan, tentu yang pertama adalah PPATK harus mengungkap kepala-kepala daerah yang mana saja yang memarkir dananya di kasino di luar negeri, harus diungkap ke publik, biar tidak menimbulkan spekulasi di publik," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
