Sementara itu, Sakti menambahkan, Kemenhan mendukung kerja sama dengan Kemnaker terkait pembinaan kesadaran bela negara bagi PMI.
" Nanti kita matangkan konsep pelatihan bela negara buat calon PMI. Kita akan buat kurikulum bela negara bagi PMI. Kita harap bisa dimulai pada awal 2020," katanya.
PMI Jadi Duta Pariwisata
Menaker juga berharap, PMI dapat menjadi duta pariwisata yang mampu mempromosikan destinasi wisata dan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa dan Tanah Air tercinta, saat mereka berada di luar negeri.
Selain itu, Ida mengatakan, PMI sebagai duta wisata yang dapat memperkenalkan pariwisata Indonesia dan objek-objek wisata prioritas di Indonesia. Untuk itu, ia meminta dukungan dan kolaborasi semua pihak.
"Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat vital. Semua pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebelum bekerja adalah tanggung jawab bersama dimulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat," kata Ida.
"Tanpa keberadaan yang optimal dari pemerintah daerah, proses penyiapan dan pelatihan anak-anak kita ini akan jauh dari standar yang diharapkan. Oleh karenanya, mohon juga dukungan dari para kepala desa, camat, para bupati, walikota dan gubernur," pintanya.
Ida juga menjelaskan pelayanan penempatan dan pelindungan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena itu pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Pekerja Migran Indonesia menjadi hal penting dan utama.
