REGIONAL:
Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang MS Kaban menaggapi kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengalami defisit., sehingga tak mampu membayar polis konsumen.
Ia mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut permasalahan tersebut terjadi sejak 10 tahun lalu. Pernyataan itu secara tidak langsung merujuk pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
MS Kaban menilai pernyataan tersebut tak masuk akal. Jokowi disebut menjadikan pernyataan itu sebagai dalih untuk menutupi persoalan Jiwasraya.
Asumsi itu disampaikan MS Kaban melalui cuitan yang dibagikan di jejaring Twitter pribadinya @hmskaban.
"Jelang tutupakhir tahun 2019 cara Pres Jokowi ngeless soal kerugian PT Jiwasraya rugi puluhan triliun sangat jahil. Ngeles dengan menimpakan masalah era Pres SBY betul-betul ngawur," tulis MS Kaban, seperti dikutip Suara.com. Kamis (19/12/2019).
MS Kaban mendesak pihak terkait untuk meluruskan pernyataan yang dilontarkan Jokowi. Ia lalu menyindir Jokowi dengan peribahasa tentang orang yang tidak tahu berterima kasih.
Menurut MS Kaban, Jokowi semestinya berterima kasih kepada SBY yang telah memberikan banyak dukungan kepadanya.
"Pembantu presiden beri info yang bener dong. Presiden SBY begitu besar beri dukungan pada Presiden Jokowi. Kayak susu dibalas tuba," imbuhnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyebut persoalan keuangan yang dialami Jiwasraya sudah terjadi lebih dari 10 tahun dan bukanlah masalah yang ringan.
"Problem ini dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini tapi ini bukan masalah yang ringan," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di kota Balikpapan, Rabu (18/12/2019).
Sementara Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengakui tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo mulai Oktober-Desember 2019 (gagal bayar).
Kesulitan keuangan ini disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya.
"Tapi setelah pelantikan kemarin, Pak Menteri BUMN kemarin sudah rapat di Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah tapi ada masih dalam proses semuanya," tambah presiden.
TERPOPULER
