Suara.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh untuk menanggulangi bencana banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Dia juga meminta aparat pemerintah tidak saling lempar kesalahan dan tanggungjawab.
"Saya merasakan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir ini. Dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan," kata Puan dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (2/1/2020).
Operasi tanggap darurat secara menyeluruh meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, Dapur Umum, pengamanan rumah dan aset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir.
Ia mengatakan, pada saat Tanggap Darurat, pemerintah harus mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak serta segera melakukan upaya pemulihan
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, diperlukan membangun sinergi yang lebih baik antar-kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan BNPB serta pemerintah daerah.
"DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggungjawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Puan mengatakan, dirinya mendengar dan menerima laporan bahwa masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor.
Karena itu menurut dia, tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.
"Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, Badan SAR dan BNPB harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan," katanya.
Dia menilai bencana banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah dan harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor.
Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek.
"DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan Legislasi," ujarnya.
Puan juga mengimbau kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama yang berasal dari daerah pemilihan Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada. (Antara)
TERPOPULER
