Jokowi ke Natuna, Istana: Bukti Kedaulatan RI Tidak Boleh Diganggu

Bangun Santoso | Ummi Hadyah Saleh | Suara.com

Rabu, 08 Januari 2020 | 15:28 WIB
Jokowi ke Natuna, Istana: Bukti Kedaulatan RI Tidak Boleh Diganggu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi di atas KRI Usman Harun. (Foto: Agus Suparto)

Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan tanda bahwa pemerintah serius mempertahankan kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna.

"Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama bapak presiden dalam persoalan Natuna ini benar-benar memberikan attention serius," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Pramono menceritakan, pada tahun 2016, Jokowi juga pernah mengunjungi Natuna saat konflik mengenai wilayah perbatasan di Natuna. Jokowi, kata dia, ketika itu menggelar rapat terbatas dengan para menteri di Kapal Perang Indonesia Imam Bonjol -383.

"Karena waktu dulu pernah ada case (Perairan Natuna) yang sejenis, bahkan presiden menggunakan kapal perang pada waktu itu, melakukan rapat terbatas di Natuna, di kapal perang pada waktu itu," ujar Pramono.

Karena itu, Pramono menegaskan kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu dan tidak bisa ditawar. Hal tersebut sudah ditegaskan Jokowi saat sidang kabinet pada Senin (6/1/2020).

"Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu, dan tidak boleh ditawar-menawar, dan itu adalah hal prinsip, dan presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin bahwa untuk urusan Natuna tidak ada tawar menawar," ucap dia.

Lebih lanjut, Pramono menuturkan langkah yang dilakukan Jokowi membuktikan negara benar-benar hadir dalam rangka mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ia meyakini masyarakat Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Ini kan menjadi simbol negara. bahwa negara betul-betul hadir, dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara, itu hadir. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan presiden tentunya, saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," katanya.

Sebelumnya, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Plt Gubernur Kepri Usul Natuna jadi Provinsi, Kemendagri: Tidak Bisa

Plt Gubernur Kepri Usul Natuna jadi Provinsi, Kemendagri: Tidak Bisa

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 13:56 WIB

Panas Indonesia-China, Jokowi: Natuna Masuk Teritorial NKRI

Panas Indonesia-China, Jokowi: Natuna Masuk Teritorial NKRI

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 13:32 WIB

Akhirnya Jokowi ke Natuna, di Tengah Panas Indonesia-China

Akhirnya Jokowi ke Natuna, di Tengah Panas Indonesia-China

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 13:10 WIB

PA 212 Minta Jokowi Pecat Prabowo, Buntut Panas Indonesia-China di Natuna

PA 212 Minta Jokowi Pecat Prabowo, Buntut Panas Indonesia-China di Natuna

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 12:54 WIB

Harga BBM Non Subsidi Turun, Tapi Pertalite di Kepri Naik

Harga BBM Non Subsidi Turun, Tapi Pertalite di Kepri Naik

Bisnis | Rabu, 08 Januari 2020 | 12:49 WIB

Istana soal Kisruh Natuna: Pemerintah Akan Usut Lewat Diplomasi Damai

Istana soal Kisruh Natuna: Pemerintah Akan Usut Lewat Diplomasi Damai

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 12:26 WIB

Terbang ke Natuna, Jokowi akan Temui Ratusan Nelayan

Terbang ke Natuna, Jokowi akan Temui Ratusan Nelayan

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 09:34 WIB

Terkini

Karena Ini, Transjakarta Tutup Sementara Halte Manggarai Mulai Besok

Karena Ini, Transjakarta Tutup Sementara Halte Manggarai Mulai Besok

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 16:03 WIB

Senggolan Berujung Maut, Pelaku Pembacokan Pegawai Pabrik Roti di Cengkareng Diciduk Polisi

Senggolan Berujung Maut, Pelaku Pembacokan Pegawai Pabrik Roti di Cengkareng Diciduk Polisi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 15:55 WIB

Amerika Serikat Paksa 50 Kapal Komersial Putar Balik Hindari Selat Hormuz

Amerika Serikat Paksa 50 Kapal Komersial Putar Balik Hindari Selat Hormuz

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 15:53 WIB

Ketegangan Selat Hormuz Memanas Kembali, Iran Serang Zona Industri Minyak Uni Emirat Arab

Ketegangan Selat Hormuz Memanas Kembali, Iran Serang Zona Industri Minyak Uni Emirat Arab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 15:44 WIB

Geger Anggota TNI Rusak Warung di Kemayoran, Ternyata Ini Pemicu di Baliknya

Geger Anggota TNI Rusak Warung di Kemayoran, Ternyata Ini Pemicu di Baliknya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 15:42 WIB

Ade Armando Ungkap Alasan Mengundurkan Diri dari PSI: Ada yang Ingin Menghabisi Saya dan Partai

Ade Armando Ungkap Alasan Mengundurkan Diri dari PSI: Ada yang Ingin Menghabisi Saya dan Partai

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 15:34 WIB

Kapal Sipil Oman di Selat Hormuz Ditembak Kapal Perang Amerika Serikat, 5 Orang Tewas

Kapal Sipil Oman di Selat Hormuz Ditembak Kapal Perang Amerika Serikat, 5 Orang Tewas

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 15:34 WIB

Diperiksa Soal Kasus Pemerasan THR, Plt Bupati Cilacap Bersumpah: Demi Allah, Saya Nggak Tahu

Diperiksa Soal Kasus Pemerasan THR, Plt Bupati Cilacap Bersumpah: Demi Allah, Saya Nggak Tahu

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 15:30 WIB

Sampaikan Laporan Akhir ke Presiden, Komisi Reformasi Polri Serahkan Berkas Setebal 3.000 Halaman

Sampaikan Laporan Akhir ke Presiden, Komisi Reformasi Polri Serahkan Berkas Setebal 3.000 Halaman

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 15:28 WIB

Skandal Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Proaktif Lindungi Korban

Skandal Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Proaktif Lindungi Korban

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 15:27 WIB