Jokowi ke Natuna, Istana: Bukti Kedaulatan RI Tidak Boleh Diganggu

Bangun Santoso, Ummi Hadyah Saleh

Rabu, 08 Januari 2020 | 15:28 WIB
Jokowi ke Natuna, Istana: Bukti Kedaulatan RI Tidak Boleh Diganggu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi di atas KRI Usman Harun. (Foto: Agus Suparto)

Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan tanda bahwa pemerintah serius mempertahankan kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna.

"Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama bapak presiden dalam persoalan Natuna ini benar-benar memberikan attention serius," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Pramono menceritakan, pada tahun 2016, Jokowi juga pernah mengunjungi Natuna saat konflik mengenai wilayah perbatasan di Natuna. Jokowi, kata dia, ketika itu menggelar rapat terbatas dengan para menteri di Kapal Perang Indonesia Imam Bonjol -383.

"Karena waktu dulu pernah ada case (Perairan Natuna) yang sejenis, bahkan presiden menggunakan kapal perang pada waktu itu, melakukan rapat terbatas di Natuna, di kapal perang pada waktu itu," ujar Pramono.

Karena itu, Pramono menegaskan kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu dan tidak bisa ditawar. Hal tersebut sudah ditegaskan Jokowi saat sidang kabinet pada Senin (6/1/2020).

"Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu, dan tidak boleh ditawar-menawar, dan itu adalah hal prinsip, dan presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin bahwa untuk urusan Natuna tidak ada tawar menawar," ucap dia.

Lebih lanjut, Pramono menuturkan langkah yang dilakukan Jokowi membuktikan negara benar-benar hadir dalam rangka mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ia meyakini masyarakat Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Ini kan menjadi simbol negara. bahwa negara betul-betul hadir, dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara, itu hadir. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan presiden tentunya, saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," katanya.

Sebelumnya, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Plt Gubernur Kepri Usul Natuna jadi Provinsi, Kemendagri: Tidak Bisa

Plt Gubernur Kepri Usul Natuna jadi Provinsi, Kemendagri: Tidak Bisa

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 13:56 WIB

Panas Indonesia-China, Jokowi: Natuna Masuk Teritorial NKRI

Panas Indonesia-China, Jokowi: Natuna Masuk Teritorial NKRI

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 13:32 WIB

Akhirnya Jokowi ke Natuna, di Tengah Panas Indonesia-China

Akhirnya Jokowi ke Natuna, di Tengah Panas Indonesia-China

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 13:10 WIB

PA 212 Minta Jokowi Pecat Prabowo, Buntut Panas Indonesia-China di Natuna

PA 212 Minta Jokowi Pecat Prabowo, Buntut Panas Indonesia-China di Natuna

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 12:54 WIB

Harga BBM Non Subsidi Turun, Tapi Pertalite di Kepri Naik

Harga BBM Non Subsidi Turun, Tapi Pertalite di Kepri Naik

Bisnis | Rabu, 08 Januari 2020 | 12:49 WIB

Istana soal Kisruh Natuna: Pemerintah Akan Usut Lewat Diplomasi Damai

Istana soal Kisruh Natuna: Pemerintah Akan Usut Lewat Diplomasi Damai

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 12:26 WIB

Terbang ke Natuna, Jokowi akan Temui Ratusan Nelayan

Terbang ke Natuna, Jokowi akan Temui Ratusan Nelayan

News | Rabu, 08 Januari 2020 | 09:34 WIB

Terkini

7 Ide Lomba 17 Agustus Lucu untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu

7 Ide Lomba 17 Agustus Lucu untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu

Lifestyle | Selasa, 04 Agustus 2026 | 20:01 WIB

Narasi 'Antek Asing' Disebut Warisan Hendropriyono, Dipakai Untuk Delegitimasi Kritik Publik

Narasi 'Antek Asing' Disebut Warisan Hendropriyono, Dipakai Untuk Delegitimasi Kritik Publik

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:54 WIB

Wamendagri Wiyagus Dorong Percepatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di Provinsi Riau

Wamendagri Wiyagus Dorong Percepatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC di Provinsi Riau

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:46 WIB

Momen Akrab Prabowo dan PM Anutin, Antar Sampai Tangga Pesawat

Momen Akrab Prabowo dan PM Anutin, Antar Sampai Tangga Pesawat

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:45 WIB

Menyaksikan Lahirnya Sebuah Peradaban dari Buku Bara di Atas Demak Bintara

Menyaksikan Lahirnya Sebuah Peradaban dari Buku Bara di Atas Demak Bintara

Your Say | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:40 WIB

War Tiket Upacara 17 Agustus di Istana Daftar di Mana? Ini Link dan Syarat yang Dibutuhkan

War Tiket Upacara 17 Agustus di Istana Daftar di Mana? Ini Link dan Syarat yang Dibutuhkan

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:35 WIB

Bukan Akar Masalah! Pencopotan 137 Kepala Dapur SPPG Tak Perbaiki Program MBG

Bukan Akar Masalah! Pencopotan 137 Kepala Dapur SPPG Tak Perbaiki Program MBG

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:32 WIB

Aguan Lapor, Laba PANI Melejit 484% Jadi Rp1,7 Triliun

Aguan Lapor, Laba PANI Melejit 484% Jadi Rp1,7 Triliun

Bisnis | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:30 WIB

Benarkah Kesepakatan AS-Iran Sudah Dekat?

Benarkah Kesepakatan AS-Iran Sudah Dekat?

Bisnis | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:28 WIB

Ogah Terima Materi, Sumarsih Tagih Janji Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM 1998

Ogah Terima Materi, Sumarsih Tagih Janji Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM 1998

News | Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:21 WIB

×