Dari besaran biaya hak siar tersebut, TVRI diketahui hanya mendapatkan jatah menyiarkan 2 laga Liga Inggris setiap pekan. Terbatasnya pertandingan yang disiarkan harus ditambah lagi dengan persoalan kendala jam tayang yang harus disesuaikan.
"Pihak Liga Inggris yang menentukan semua itu, kami tak ada hak. Jadi, inilah yang dipertanyakan Dewas,” kata dia.
Akibat dari pembelian hak siar Liga Inggris itu terbilang masif. Misalnya, gagal bayar gaji karyawan dan sejumlah pihak ketiga. Ada pula program-program TVRI yang tak bisa tayang secara maksimal.
"Sebab, dana Liga Inggris itu diambil dari program dan pemberitaan. Alhasil, sampai Juli dananya sudah habis. TVRI ini penyiaran publik, ada hak publik, dan tentunya pembelian hak siar Liga Inggris itu mengurangi hak publik,” kata dia.
Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin mengamini pernyataan rekannya tersebut. Ia mengatakan, siaran Liga Inggris berkali-kali diklaim gratis.
"Pak Dirut mengatakan berkali-kali ini gratis. Kami minta dokumen kontraknya, baru diberikan tanggal 5 Desember 2019. Soal iklan dan lainnya tidak dapat laporan.”
