Lutfhi Disetrum Penyidik Polisi, Bertahannya Warisan Orde Baru

Suara.com - Polri gencar mengampanyekan identitasnya sebagai lembaga yang profesional, modern, dan terpercaya alias promoter. Namun, pengakuan Luthfi Alfiandi menghujam jargon muluk tersebut.

DEDE LUTHFI ALFIANDI, pemuda berusia 20 tahun, terdakwa kasus melawan aparat kepolisian saat aksi pelajar menolak RKUHP di depan Gedung DPR RI, mengaku dianiaya oleh penyidik Polres Jakarta Barat.

Luthfi mengakui disuruh duduk, kemudian disetrum oleh penyidik. Penyiksaan itu dilakukan selama 30 menit.

Penyetruman dihentikan setelah Lutfhi akhirnya terpaksa mengakui melempar batu ke arah polisi saat mengikuti aksi massa pelajar anti RUU KUHP di sekitar gedung DPR tahun lalu.

Alumnus STM itu membongkar semua penyiksaan terhadap dirinya saat hadir dalam persidangan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/1) awal pekan ini.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, tindakan penyiksaan yang dilakukan polisi dalam mengintrogasi Lutfi dengan dalih dan alasan apa pun tak dapat dibenarkan. Faktanya kasus serupa kerap terjadi.

“Metode-metode seperti itu acap kali digunakan oleh polisi. Secara prinsip itu tak bisa dibenarkan untuk semua jenis kejahatan,” kata Gufron kepada Suara.com, Rabu (22/1/2020).

Padahal, dalam proses penegakan hukum, polisi harus mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Hak Asasi Manusia. Aparat yang melenceng dari Perkap HAM adalah pelanggaran.

Dia menambahkan, cara-cara lama seperti zaman Orde Baru itu seharusnya tidak lagi dibolehkan terjadi dalam penegakan hukum.

“Penggunaan praktik penyiksaan juga masih terjadi di beberapa negara, apalagi di Indonesia sistem pengawasan yang minim, dan akuntabilitas lemah. Ini tantangan begi kepolisian untuk melakukan perubahan di institusi mereka,” ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyayangkan tindakan penyiksaan terhadap Lutfi saat diinterogasi.

Padahal, pemerintah telah meratifikasi konvensi antipenyiksaan, yang seharusnya diikuti oleh aparat kepolisian sebagai alat negara.

“Yang pertama, Indonesia sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan, sebagai negara hukum itu harus dipatuhi,” kata Beka.

Dia menuturkan, ketika aparat kepolisian menangkap massa aksi pelajar dan mahasiswa yang demonstrasi di gedung DPR beberapa waktu lalu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.

Komnas HAM memastikan agar penanganan terhadap para pelajar dan mamasiswa yang ditangkap sesuai ketentuan dan prosedur hukum.