Suara.com - Publik di Indonesia digegerkan dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti Kerajaan Keraton Agung Sejagat di Purworejo hingga Sunda Empire di Bandung.
Terkait itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kalau ada kerajaan-kerajaan baru yang menyimpang harus segera dibubarkan pihak kepolisian.
Ma'ruf mengatakan pemerintah tentu tidak akan membiarkan munculnya kerajaan-kerajaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia memahami kalau ada banyak komunitas-komunitas budaya yang menjaga tradisi warisan kerajaan sebelumnya.
"Nanti dilihat ada penyimpangan tentu harus dibubarkan, harus dilarang ya," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).
Meski demikian, Ma'ruf tidak masalah apabila komunitas-komunitas budaya itu tidak melanggar peraturan. Namun apabila diketahui sudah melanggar maka sepatutnya harus dibubarkan.
Ia juga menekankan kalau di Indonesia sudah ada perkumpulan bagi raja-raja atau kesultanan di tanah air. Sebagaimana diketahui ada komunitas dengan nama Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Indonesia.
Ma'ruf kemudian mencontohkan bagaimana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat diakui sebagai bagian dari NKRI atau lebih dikenal dengan istilah Kesultanan Yogyakarta.
"Yang masih diakui eksistensinya kan Yogya, sehingga sultannya itu menjadi gubernur di Yogyakarta," pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi dan Maruf Amin Hadir di Rakernas PDIP, Apit Megawati
