REGIONAL:
Suara.com - Komisi III DPR RI menyatakan akan menggelar rapat gabungan bersama dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komnas HAM. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut atas pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.
Belakangan Burhanuddin bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD mengatakan bahwa peryataan mengenai tragedi Semanggi merupakan rujukan dari hasil Rapat Paripurna DPR RI tahun 2001.
"Itu kan nanti katanya mau dirapatin bersama baik Kejaksaan, Komnas HAM, dan Kepolisian jadi satu untuk jangan sampai saling lempar isu bahwa ini benar ini enggak, itu bohong itu enggak," kata Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Menurut Sahroni, alasan diadakannya rapat gabungan tersebut untuk menghindari adanya saling lempar antarlembaga terkait status tragedi Semanggi I dan Semanggi II apakah termasuk pelanggaran berat atau bukan.
"Makanya nanti kami akan ada RDP (rapat dengar pendapat) gabungan Komnas HAM, Kejagung dan Kepolisian biar terang benderanglah, jangan nanti bilang sana polisi, polisi bilang Kejaksaan. Karena merujuk 2001 harusnya dibedahnya bersama, jangan sendiri-sendiri, nanti saling tuduh," ujar Sahroni.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut pernyataan tragedi Semanggi I dan II bukan pelangggaran HAM berat bukan berasal dari ucapan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.
Menurut Mahfud, pernyataan itu pernah disampaikan oleh DPR RI pada di tahun 2001. Burhanuddin juga ikut mendampingi Mahfud saat memberikan klarifikasi hal tersebut kepada awak media di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).
"Jadi tidak ada pernyataan Semanggi I dan II itu bukan pelanggaran HAM berat, yang pernyataannya itu DPR pernah menyatakan," kata Mahfud.
Mahfud menyampaikan, sebenarnya hal yang diucapkan Burhanuddin pada saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI terkait Tragedi Semanggi I dan II bukan pelangggaran HAM berat itu merujuk pada keputusan rapat paripurna DPR RI tahun 2001.
Mahfud juga mengklaim memiliki dokumen terkait hasil keputusan rapat paripurna DPR RI pada 2001 yang menyatakan jika kasus Semanggi I dan II itu bukan pelanggaran HAM berat.
Untuk diketahui, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memamparkan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu saat raker dengan Komisi III DPR RI. Dalam paparannya, Burhanuddin berujar bahwa kasus Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.
Pernyataan Burhanuddin itu merujuk kepada keputusan rapat paripurna DPR yang tidak ia rinci secara detail kapan waktu rapat yang dimaksud.
"Peristiwa Semanggi II, Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Burhanuddin pada Kamis (16/1/2020).
Burhanuddin sendiri juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai peristiwa Semanggi I dan Semanggi II secara khusus. Dalam paparannya, Burhanuddin hanya menjeleskan mengenai hambatan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.
TERPOPULER