REGIONAL:
Suara.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono meminta Pemprov DKI Jakarta tidak hanya sekadar membantu dalam menangani banjir di kawasan underpass Kemayoran, Jakarta Pusat. Heru meminta daerah yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan itu turut bertanggungjawab terkait banjir tersebut.
Heru mengatakan jangan hanya karena kawasan underpass Kemayoran berada di bawah wewenang Sekretariat Negara (Setneg) lantas Pemrov DKI Jakarta hanya sebatas membantu tanpa bertanggungjawab terkait banjir tersebut.
“Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekedar membantu,” ujar Heru lewat keterengan tertulis yang diterima suara.com, Minggu (26/1/2020).
Berkenaan dengan itu, Heru meminta pihak terkait tidak perlu lagi banyak berbicara kepada awak media soal banjir di underpass Kemayoran. Heru mengajak semua pihak lebih baik sama-sama menjaga Jakarta dari banjir.
“Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada yang kewenangan pemerintah pusat, ataupun ada yang menjadi kewenangan Pemda DKI,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penanganan banjir yang terjadi di underpass Kemayoran, Jakarta Pusat berada di bawah kewenangan Sekretariat Negara (Setneg). Namun, Anies mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta turut membantu dalam menangani banjir tersebut.
Anies menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan pihaknya kepada Setneg guna memastikan bahwa permasalahan banjir di underpass Kemayoran dapat terselesaikan.
"Jadi begini kawasan itu memang berada di dalam kewenangan Sekretariat Negara, tapi Pemprov DKI ikut membantu untuk pastikan bahwa itu bisa tuntas segera," kata Anies usai mengahdiri Rakerda DPD Gerindra DKI Jakarta, di Grand Sahid Jaya Hotel, Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2020).
Anies lantas mengungkapkan bahwa pihaknya melalui Dinas Sumber Daya Air telah mengerahkan enam unit mobil pompa dan dua pompa pemadam kebakaran guna menangani persoalan banjir di underpass Kemayoran.
"Jadi meskipun bukan kewenangan kita tapi ini adalah bentuk bahwa DKI Jakarta akan terus ikut tanggung jawab bila ada masalah," katanya.
TERPOPULER
