Suara.com - Kerugian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditaksir mencapai sekitar Rp 13 triliun dan diduga disebabkan kasus korupsi, memantik rasa keingintahuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Melalui laman Facebook resminya, Ketua Umum Partai Demokrat itu ikut menyampaikan pandangan tentang skandal tersebut.
Melalui tulisan yang diunggahnya, SBY mengatakan kasus Jiwasraya plus skandal pada jasa asuransi pelat merah lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.
"Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi, termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas-desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk," tulis SBY seperti dikutip Suara.com, Senin (27/1/2020).
Bahkan selain Jiwasraya dan Asabri, tulis SBY, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain juga disebut memiliki permasalahan keuangan yang serius.
Perbedaan pendapat di parlemen kemudian mencuat antara membentuk panitia khusus DPR atau panita kerja tingkat komisi.
"Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja. Bukan pansus."
Belakang SBY mengakui, mengetahui alasan mengapa sejumlah pihak menginginkan terbentuknya pansus Jiwasraya.
Tujuan tersebut, klaim SBY, di antaranya ialah untuk menjatuhkan menteri dan menyalahkan Jokowi selaku presiden.
"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya geleng kepala. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang dibidik dan harus jatuh dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," tulis SBY.
"Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main target-targetan," sambungnya.
Mengetahui ada niat terselebung tersebut, SBY melalui tulisannya menyatakan sudah melarang para kader Partai Demokrat yang menjadi anggota DPR untuk ikut-ikutan berpikir demikian.
SBY juga meminta agar tidak menuding sembarang kepada pihak-pihak tertentu dengan menyatakan mereka bersalah, termasuk kepada Rini Soemarno, Erick Tohir, maupun Sri Mulyani.
"Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu. Prinsipnya, jangan memvonis siapa pun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah," kata SBY.
TERPOPULER
