Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Indonesia telah menelan kerugian yang besar. Bahkan, jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah.
Jokowi mengungkapkan, cuaca panas yang ekstrim kerap menjadi faktor kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Jika api telah membakar sebuah lahan, ditambah dengan cuaca panas, maka api akan sulit dikendalikan.
"Karena kerugian kalau sudah membesar sudah bukan hanya puluhan triliun, tapi bisa mencapai ratusan triliun seperti di 2015. Sekali lagi perubahan iklim sekarang ini, panasnya cuaca saat ini kita merasakan semuanya. Sehingga jangan sampai terjadi membesar pada saat cuaca sangat panas dan itu sulit dikendalikan," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (6/2/2020).
Selanjutnya, Jokowi meminta agar Badan Restorasi Gambut (BRG) memastikan kanal-kanal tetap dialiri air, khususnya di lahan gambut saat musim kemarau. Sebab, daerah gambut, jika sudah terbakar maka akan sulit untuk dipadamkan.
"Saya ingatkan kepada Kepala BRG agar yang namanya pembasahan itu terus dijaga. Kanal-kanal dijaga betul agar basah terus. Terutama di daerah-daerah gambut yang mengalami penurunan muka air secara drastis di musim-musim kemarau. Pembasahan yang masif, memang yang paling saya takutkan di gambut karena di situ betul-betul tingkatnya paling sulit untuk dipadamkan," jelasnya.
Lebih jauh, Jokowi menyatakan jika kebakaran hutan di Indonesia karena perbuatan manusia. Motif pembakaran hutan itu karena uang.
Jokowi mencatat, hampir 99 persen hutan dibakar secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hampir 80 persen api membakar hutan dan lahan yang ada di Indonesia.
"Kemudian juga carikan solusi, yang lebih permanen untuk upaya karhutla yang sengaja untuk motif ekonomi. Karena laporan yang saya terima 99 persen karhutla karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi dan luas yang terbakar itu hampir 80 persen langsung masuk ke kebun," imbuh dia.
Baca Juga: Jokowi Telisik Kebakaran Hutan Meningkat saat Pergantian Kepala Daerah
