Suara.com - Rais Syuriah PCNU Australia Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir mengaku tidah memahami pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS ke Tanah Air.
Sebelumnya, Jokowi menolak memulangkan para kombatan ISIS yang kedapatan membakar paspor masing-masing, seperti yang terlihat dalam video. Meski begitu, dirinya akan menggelar rapat terbatas untuk membahas isu tersebut.
Menurut Gus Nadir, pernyataan itu kurang etis lantaran wacana pemulangan WNI eks kombatan ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia merupakan isu penting, sehingga harus disikapi dengan tegas.
Hal itu disampaikan Gus Nadir melalui cuitan di jejaring Twitter pribadinya @na_dirs.
"Saya gak paham dengan pernyataan Presiden @Jokowiini. Jelek sekali komunikasi publik pemerintah menangani isu sepenting ini," cuit Gus Nadir seperti dikutip Suara.com, Kamis (6/2/2020).
Gus Nadir lantas menilai, Jokowi telah meragukan asumsinya sendiri tekait isu penting ini, setelah berencana menggelar rapat terbatas.
"Presiden sedag membenturkan sendiri pendapat pribadi beliau dengan proses pengambilan kebijakan di rapat terbatas. Kurang elok," imbuhnya.
Sejak dibagikan, cuitan Gus Nadir telah mendapat 501 retweets dan 1,3 ribu likes.
Jokowi buka suara soal kepulangan eks kombatan ISIS
Baca Juga: Pesawat Pegasus Airlines Turki Kecelakaan, Apakah Ada Korban WNI?
Jokowi menegaskan tidak menyetujui pemulangan ratusan WNI mantan kombatan ISIS dari Timur Tengah yang kedapatan dalam video sudah membakar paspor masing-masing.
Namun, Jokowi mengatakan belum bisa secara resmi menuangkan hal tersebut menjadi satu kebijakan yang nantinya diimplementasikan pemerintah.
Sebab, kata Jokowi, pemerintah lebih dulu akan menggelar rapat terbatas sebelum memutuskan apakah bakal memulangkan atau tidak ratusan WNI eks ISIS tersebut.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih diratas-kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2)
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk memulangkan WNI eks ISIS harus melalui perhitungan yang detail.
Pasalnya, kata Jokowi, dalam ratas nanti mendengarkan dari masukan dan perhitungan dari kementerian-kementerian terkait.
