Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pemerintah pusat terus berupaya melakukan percepatan kebijakan satu peta. Hal ini disebut sudah dilakukan sejak tahun 2016.
Program utamanya kata Jokowi, sinkronisasi integrasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di seluruh pulau.
"Kami tahu sejak 2016 kita telah melakukan langkah percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang program utamanya adalah sinkronisasi integrasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku telah menerima laporan dari tim percepatan kebijakan satu peta. Dari laporan tersebut pemerintah berhasil merampungkan kompilasi sejumlah peta tematik yang telah ditetapkan.
"Tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan, kita ditargetkan selesai di Desember 2020," kata dia.
Jokowi menyebut, setelah satu peta nasional rampung masyarakat bakal dapat kemudahan atas permasalahan tumpang tindih informasi-informasi geospasial yang ada di berbagai daerah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini satu peta dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan.
"Setelah kompilasi peta tematik selesai kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antarinformasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah," ucap Jokowi.
Jokowi pun menekankan beberapa hal. Pertama ia meminta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal.
"Ya semuanya 1 geoportal sehingga masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi satu basis data dan 1 geomortal," kata Jokowi.
Kedua Jokowi mengingatkan kementerian lembaga dan Pemda Pemerintah Daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
Sehingga kata dia, dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di Indonesia.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta kementerian lembaga pemerintah daerah bekerja sama berkolaborasi untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan di lapangan.
Ia menuturkan, dari hasil identifikasi, terdapat kurang lebih 77,3 juta hektare lahan atau 40,6 persen luas wilayah Indonesia yang masih mengalami tumpang tindih tersebut.
"Ini menjadi PR kita dan tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita karena itu saya minta hal ini juga segera diselesaikan," katanya.
TERPOPULER
