Suara.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyinggung sosok Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat membahan mengenai terorisme yang tiada henti. Pernyataan Fadjroel tersebut langsung ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Momen tersebut terjadi saat keduanya menjadi pembicara di acara Mata Najwa bertajuk Menangkis ISIS, Rabu (13/2/2020). Awalnya, Fadli Zon menyoroti program deradikalisasi para eks ISIS.
Fadli mempertanyakan program deradikalisasi yang menelan banyak anggaran. Ia mencurigai terorisme sengaja dibuat agar anggaran untuk deradikalisasi selalu ada hingga dugaan disalahgunakan.
"Sejauh mana keberhasilan deradikalisasi yang sudah banyak menghabiskan dana APBN? Kita perlu evaluasi menangani terorisme, jangan sampai terorisme dibuat ada terus sehingga ada anggaran terus," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Kamis (13/2/2020).
Mendengar pernyataan Fadli, Fadjroel langsung bereaksi. Ia menyeret nama Prabowo dalam pembahasan tersebut . "Nanti kita tanyakan bapak Menteri Pertahanan," jawab Fadjorel.
Jawaban Fadjorel sontak mengundang tawa para penonton. Najwa Shihab yang menjadi pembawa acara tersebut juga langsung tersenyum dan meminta Fadjroel mengulangi jawabannya.
Sementara itu, Fadli Zon langsung memberikan pembelaan. Ia menyebut hal tersebut tidak masuk dalam ranah Kementerian Pertahanan.
"Itu bukan di Menteri Pertahanan, itu ada di BNPT, kepolisian dan lainnya," ungkap Fadli.
"Tapi beliau (Prabowo) masuk Kemenkopolhukam," jawab Fadjroel.
Baca Juga: Anggaran Tol Jogja-Solo Senilai Rp4 Triliun Bakal Cair Tahun Ini
"Ya tapi anggarannya bukan di Kemenhan. Kalau bela negara dimasukkan ke sana (Kemenhan)," kata Fadli.
Reaksi Fadli tersebut langsung disambut gelak tawa penonton. Sembari tertawa, Fadjroel menjelaskan maksud dari penyataannya. "Benar, tetapi di dalam Kemenkopolhukam beliau ada di dalamnya," ucap Fadjroel.
Untuk diketahui, pemerintah secara resmi telah menolak memulangkan 600 WNI eks ISIS. Meski demikian, Menkopolhukam Mahfud MD mengaku akan mempertimbangkan kepulangan bagi anak-anak berusia di bawah 10 tahun.
Pemerintah akan menghimpun data secara valid para WNI yang berada di sana. Untuk mereka yang masih tergolong anak-anak, pemerintah akan mempertimbangkannya.
"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan, tapi case by case. Artinya lihat aja apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak, anak yatim piatu yang orang tuanya tidak ada," kata Mahfud MD di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).
