Menkeu Mau Tarik Dana BPJS, Andre: Pak Jokowi, Tolong Ditegur Jangan Pelit

Reza Gunadha | Chyntia Sami Bhayangkara
Menkeu Mau Tarik Dana BPJS, Andre: Pak Jokowi, Tolong Ditegur Jangan Pelit
Tangkap layat video politikus Partai Gerindra Andre Rosiade saat tantang Abu Janda bicara soal kerusuhan Wamena, Papua. (sumber IG Andre Rosiade).

Andre Rosiade meminta agar Sri Mulyani tidak pelit kepada rakyat.

Suara.com - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan teguran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab, Sri Mulyani mengancam akan kembali menarik dana Rp 13,5 triliun yang sudah disuntikkan ke BPJS.

Hal ini disampaikan oleh Andre melalui akun Twitter miliknya @andre_rosiade. Andre meminta agar Sri Mulyani tidak pelit kepada rakyat.

"Pak @jokowi, tolong Menteri Keuangan ditegur. Pelit banget sama rakyat demi menjaga pencitraannya untuk terus menjadi Menkeu terbaik di mata internasional," kata Andre seperti dikutip Suara.com, Rabu (19/2/2020).

Andre menegaskan, rakyat membutuhkan sosok menteri yang melayani dan memperhatikan kebutuhan rakyat. Bukan sosok menteri yang pelit kepada rakyat kecil.

Terlebih, sikap Sri Mulyani tersebut dinilai sebagai bentuk pencitraan di mata internasional. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk menjaga agar citra nama baik Sri Mulyani tetap baik.

"Yang dibutuhkan rakyat adalah menteri yang melayani dan memperhatikan kebutuhan rakyat. Bukan pelit sama rakyat yang lagi susah," ungkap Andre.

Andre Rosiade ngadu ke Jokowi sebut Sri Mulyani pelit sama rakyat (Twitter/andre_rosiade)
Andre Rosiade ngadu ke Jokowi sebut Sri Mulyani pelit sama rakyat (Twitter/andre_rosiade)

Untuk diketahui, Sri Mulyani mendesak agar iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri BPJS Kesehatan tetap dinaikkan. Jika iuran tak naik, ia mengancam akan menarik dana Rp 13,5 triliun kapan saja.

"Jika meminta Perpres dibatalkan, Menkeu yang sudah transfer RP 13,5 triliun 2019 saya tarik kembali," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan anggota DPR RI di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Sri Mulyani berdalih, sejak program jaminan sosial dilaksanakan pada 2014, BPJS terus mengalami defisit yang semakin membesar tiap tahunnya. Pada 2014, BPJS defisit sebesar Rp 9 triliun, lalu mendapatkan suntikan Rp 5 triliun.

Selanjutnya pada 2016 defisit turun menjadi Rp 6 triliun dan disuntikkan dana sebesar Rp 6 triliun. Namun, pada 2017 defisit melonjak drastis hingga 13 triliun dan pada 2018 menjadi Rp 19 triliun.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS