Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat terobosan baru dalam pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah dengan menggunakan salah satu fitur dari Gojek, yaitu Gopay.
Terobosan tersebut ramai dibicarakan sekaligus menjawab guyonan waranet setelah Presiden Jokowi melantik Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Diketahui, Nadim merupakan mantan bos Gojek.
Kebijakan ini memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan. Adapun terkait pembayaran SPP tersebut menjadi polemik lantaran ditakutkan terjadinya dugaan korupsi.
Terkait itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum dapat berkomentar banyak soal kebijakan tersebut. Termasuk mengomentari apakah ada kemungkinan terjadinya korupsi.
Meski begitu, Ali tak menutup kemungkinan akan menyoroti langkah kebijakan Kemendikbud mengenai pembayaran SPP melalui aplikasi Gopay.
"Nanti, nanti yah kalau itu. Informasinya kami update kami pelajari secara utuh dulu ya teman-teman," ujar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).
Sebelumnya, Eks sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu sempat memberikan teguran kepada Nadiem.
Ia menegaskan program yang dilakukan tanpa tender merupakan korupsi.
"Mengarahkan pembayaran SPP pakai GoPay tanpa tender adalah korupsi!" kata Said seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter @msaid_didu, Rabu (19/2/2020).
Said mengingatkan Nadiem bahwa ia kini bukanlah seorang pebisnis yang bisa mengelola keuangan sesuka hati. Kini ia adalah pelayan rakyat yang mengelola uang rakyat sehingga harus berhati-hati.
"Pak Nadiem yth, sekadar mengingatkan bahwa uang yang bapak kelola saat ini adalah uang rakyat, Anda tidak bisa seenaknya seperti saat bapak sebagai pebisnis," ungkap Said.
TERPOPULER
