Suara.com - Pemerintah India mengebut pembangunan tembok setinggi 1,2 meter jelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pembangunan tembok tersebut disebut-sebut untuk menutupi kawasan kumuh di negara bagian Gujarat.
Donald Trump dijadwalkan bertandang ke kota Ahmadabad di Gujarat, India, dalam kunjungan dua hari di negara itu pada 24-25 Februari 2020. Ia akan menghadiri acara yang bertajuk "Namaste Trump," atau berarti "Salam, Trump" di sebuah stadion kriket.
Dengan menggunakan mobil, Trump akan melintasi kawasan kumuh tersebut ditemani oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.
Kritikus pemerintah mengatakan tembok sepanjang 500 meter tersebut dibangun untuk menghalangi pandangan ke pemukiman kumuh yang dihuni oleh lebih dari 2.000 jiwa.
"Pemerintah menghabiskan begitu banyak uang untuk tembok ini. Mengapa mereka sembunyikan kami yang miskin?" kata Keshi Saraniya, warga sekitar seperti diberitakan DW -- jaringan Suara.com, Jumat (21/2/2020).
Menurut laporan sejumlah media setempat, awalnya tembok itu direncanakan akan dibangun setinggi 1,8 hingga 2,1 meter, tetapi dikurangi menjadi setinggi 1,2 meter karena meluasnya kritikan.
Dalih Pemerintah untuk 'Alasan Keamanan'
Pejabat senior pemerintah Bijal Patel membantah rumor yang beredar. Ia menegaskan pembangunan tembok bertujuan untuk keamanan, bukan untuk menyembunyikan kawasan kumuh.
"Selain alasan keamanan, tembok juga bagian dari upaya mempercantik dan kelancaran mengemudi," katanya.
Beberapa pemimpin politik langsung menghujani kritik ke pemerintah. Mereka mempertanyakan hasil kerja Modi yang merupakan putra asli Gujarat.
Terlebih Modi pernah menjabat sebagai Kepala Menteri di Gujarat selama 12 tahun sebelum dilantik menjadi Perdana Menteri pada Mei 2014.
Warga Diusir
Pemerintah memberikan peringatan penggusuran kepada 45 keluarga yang tinggal di kawasan kumuh dekat Stadion Kriket pada Senin (17/2/2020). Warga mengaku diusir lantaran Stadion Kriket akan digunakan untuk menyambut Trump.
"Kami telah tinggal di sini selama 20 tahun dan sekarang kami tiba-tiba diberitahu untuk pindah karena beberapa pejabat penting akan mengunjungi kota ini selama sehari. Ini tidak adil," kata warga bernama Sanjay Patani.
Salah seorang pejabat pemerintah Kishore Varna membantah pernyataan warga mengenai alasan penggusuran. Ia menyebut bila tanah tersebut milih badan sipil dan penggusuran yang dilakukan telah sesuai hukum.
TERPOPULER
