Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengaku akan tetap membela hak-hak kaum buruh, meski dirinya merupakan loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kata dia, jika berkaitan dengan kesejahteraan buruh, dalam hal ini RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tidak ada urusan dengan politik.
"Kalau saya maju bingung, (orang) bingung, Bung Andi agendanya apa, enggak mungkin menjatuhkan Presiden (Jokowi) tidak ada urusan politik, ini urusan kesejahteran dan buruh di Indonesia," ujar Andi dalam diskusi bertajuk Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa? di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Ia pun meminta penolakan terkait dengan RUU Omnibus Law tidak bisa diartikan dengan anti pemerintah. Pasalnya dirinya merupakan pendukung Jokowi sejak lama.
"Jangan ditarik-tarik bahwa (tolak) Omnibus Law adalah anti pemerintah. Loh saya loyalis Jokowi. Sebelum kalian, saya sudah dukung dia sebelumnya. Jadi enggak boleh membawa bawa itu (anti pemerintah)," kata dia.
Andi mengklaim bersama serikat buruh lainnya akan berjuang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh. Kata Andi, kaum buruh tidak asal menolak RUU tersebut, namun sudah mempelajari draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Jadi kami akan berjuang. Buruh tidak asal bicara tidak asal menolak, kami punya tim untuk bisa mempelajari Omnibus Law," kata dia.
Lebih lanjut, Andi menyebut serikat buruh akan terus berada di garda terdepan membela kaum buruh.
Tak hanya itu, KSPSI akan berjuang melakukan dialog dengan berbagai fraksi di DPR untuk memecahkan masalah yang ada di RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Baca Juga: Soal Omnibus Law, Rocky Gerung Tuduh Nawacita Jokowi Hina Pemikiran Sukarno
Namun kata dia, jika dialog dengan DPR tidak menemukan jalan keluar atau deadlock, kaum buruh akan kembali turun ke jalan. Bahkan ia akan memimpin langsung aksi tersebut.
"Kami akan coba jalan melalui parlemen, tapi kalau itu mentok terpaksa ambl jalan lain yaitu extra parlementer di jalanan. Saya akan memimpin saya di barisan terdepan," katanya.
Sebelumnya, pemerintah menyerahkan draf serta surat presiden (surpres) Omnibus law RUU Cipta Kerja.
Draf dan surpres diserahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
