Suara.com - Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya berdemo di depan kantor Kedutaan Besar India, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (6/3/2020) siang.
Mereka menyindir sikap pemerintah Indonesia yang dinilai tidak membela umat muslim tertindas di dunia.
Salah satu orator berteriak, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat bersikap cepat tanggap ketika virus corona COVID-19 mewabah China, sementara ketika muslim di India ditindas, Jokowi terkesan lamban bersikap.
"Saudara sekalian, coba bayangkan ketika China diobrak-abrik oleh Corona, dia telepon presiden, kami akan membantu, tapi ketika Muslim Uighur dibantai mingkem, cicing wae, ngedokem, ketika Muslim India dibantai diam, ketika Muslim Rohingya dibantai diam, giliran China diserang corona kami siap membantu, itulah presidennya bapak-bapak sekalian," kata salah satu orator di atas mobil komando.
Orasi itu langsung memancing amarah dari ratusan peserta aksi, orator itu langsung menenangkan massa agar tetap menghormati presiden hasil Pemilu 2019.
"Jangan gitu dong, eh dia terpilih loh jangan salah, terpilih, demokrasi lho," ucapnya.
Dalam aksi kali ini, mereka mendesak pemerintah India untuk menghentikan genosida dan penganiayaan muslim, menghormati hukum internasional dan menerima resolusi PBB yang mengatur Kashmir membantah dan meninjau hukum diskriminatif, Citizenship Amendment (CCA) dan Nation Registration Act (NRA).
"Kami meminta semua pihak di Indonesia dan PBB untuk mengambil tindakan necessary untuk menghentikan India dari terorisme yang disponsori negara againts komunitas muslim mereka sendiri di dunia untuk berhenti lebih jauh pertumpahan darah dan perlakuan tidak manusiawi terhadap kaum muslim," lanjutnya.
Untuk diketahui, setidaknya 42 orang tewas akibat kerusuhan yang terjadi di Delhi, India. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok ultranasionalis Hindu menyerang peserta aksi damai yang menuntut amandemen undang-undang kewarganegaraan .
Baca Juga: Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh Perempuan Geruduk Kemen PPA
Menyadur dari Aljazeera.com, 200 orang terluka selama kericuhan yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Para perusuh mengamuk, membunuh, dan merusak properti. Pertokoan dijarah dan sebuah masjid di dekat ibu kota India habis dibakar.
Kelompok muslim India menyebut UU amandemen kewarganegaraan (CAA) yang disahkan Desember lalu, mendiskriminasi mereka dan bertentangan dengan etos sekuler negara tersebut.
Perdana Menteri India Narendra Modi menuai kritikan dari publik karena tidak bertindak tepat waktu.
